Unud Denpasar gandeng Konjen Timor Leste untuk diskusi rawat memori menuju rekonsiliasi - ANTARA News Bali
Denpasar (ANTARA) - Universitas Udayana (Unud) melalui Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menggandeng Konsulat Jenderal Timor Leste untuk berdiskusi merawat memori menuju rekonsiliasi.
“Kita mengingat masa lalu menjaga memori bersama, tapi ini bukan sekadar refleksi, masa lalu sudah berlalu tapi ada hal-hal positif yang perlu kita ambil untuk menata masa depan lebih baik,” kata Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana.
Sudarsana di Denpasar, Selasa, menjelaskan melalui dialog ini diharapkan Indonesia dan Timor Leste tidak lagi melihat siapa yang benar dan salah pada perselisihan di masa lalu.
Seperti semboyan Jas Merah yang dipopulerkan proklamator Ir Soekarno yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang menjadi tugas generasi saat ini dan selanjutnya adalah merawat ingatan masa lalu dan hidup berdampingan dengan berdamai.
“Kalau lihat memori dari sisi negatif banyak sekali memori kolektif yang menyimpan luka, namun di dalam seni politik kita mengakui bahwa rekonsiliasi sejati tidak akan tercapai dengan melupakan, melainkan mengingat bersama, mengingat dengan jujur,” ujar Sudarsana.
Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy (IPD) sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana I Ketut Putra Erawan dalam sesi diskusi kemudian memantik dengan memperlihatkan potret agenda elite politik.
Ia memulai dengan pertanyaan apakah rekonsiliasi yang diharapkan negara adalah untuk mengenang masa lalu menuju masa depan atau melupakan masa lalu itu sendiri.
Menurut dosen lulusan Amerika Serikat ini, proses rekonsiliasi tidak dapat hanya bertumpu pada narasi persahabatan tanpa didahului pengakuan terhadap kebenaran.
Berbagai laporan resmi telah memberikan fondasi penting bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang lebih dewasa, namun tantangan terbesar saat ini adalah memastikan memori sejarah tetap hidup di ruang publik sebagai bagian dari pendidikan kemanusiaan.
“Terlalu banyak persahabatannya, kebenarannya masih jarang, ada beberapa buku dan artikel mengulas soal persahabatan yang ternyata mengorbankan keadilan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Centro Nacional Chega Hugo Maria Fernandes berpandangan sama mengenai proses panjang rekonsiliasi telah ditempuh sejak kemerdekaan.
Namun, rekonsiliasi tetap harus dibangun melalui pengungkapan kebenaran, pengakuan, penyesalan, dan permintaan maaf.
"Selain itu penting juga komitmen politik kedua negara dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi rekonsiliasi yang telah dihasilkan," ujarnya.
Perwakilan Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menambahkan, meski sisi positif yang baiknya diambil dalam merawat memori masa lalu, pengungkapan kebenaran, pencarian keluarga yang terpisah akibat konflik, serta implementasi rekomendasi berbagai komisi bersama merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia.
Atas dialog ini, Perwakilan Konsulat Jenderal Timor Leste di Bali Joel Maria da Costa menyampaikan apresiasinya, sebab membuka memori ini menurutnya adalah tekad untuk merefleksikan lembaran sejarah dengan penuh keberanian.
Dahulu, laporan Chega yang disusun oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR), serta laporan dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) merupakan tonggak sejarah sekaligus dokumen akademis-politik yang fundamental dalam perjalanan bilateral kedua negara.
Dokumen-dokumen tersebut bukan sekadar mencatatkan peristiwa masa lalu, melainkan landasan moral yang kuat untuk memulihkan kepercayaan, menyembuhkan luka sejarah, serta mempererat ikatan persaudaraan yang melampaui batas-batas geopolitik antara Indonesia dan Timor Leste.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.