Unhan: Industri Pertahanan Perlu Sinergi Kebijakan dan Teknologi

Bagikan:

JAKARTA - Dosen Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) Ade Muhammad menilai penguatan industri pertahanan nasional membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan kapasitas industri dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Ade menanggapi isu mengenai kemungkinan penunjukan CEO Republikorp Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dalam reshuffle kabinet pada Agustus 2026.

Ade dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu mengatakan, penunjukan calon Wamenhan merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan kabinet serta arah kebijakan strategis nasional.

"Apabila isu tersebut benar dan nantinya ditetapkan secara resmi oleh Presiden, maka saya sebagai mantan dosennya tentu merasa sangat gembira, bangga, dan memberikan dukungan. Namun demikian, saya tetap menghormati proses konstitusional dan keputusan resmi pemerintah," ujar Ade.

Menurutnya, pembangunan pertahanan saat ini menghadapi perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, oleh karena itu, kebijakan pertahanan perlu mempertimbangkan perkembangan seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pertahanan siber, sistem nirawak, teknologi ruang angkasa, serta teknologi dual-use yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun pertahanan.

BACA JUGA:

Ia menilai kombinasi pengalaman generasi senior dan gagasan generasi muda dapat menjadi salah satu faktor dalam membangun kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dalam konteks industri pertahanan, Ade mengatakan pembangunan jangka panjang tidak cukup hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), karena kebijakan industri juga perlu diarahkan pada transfer teknologi, pengembangan rantai pasok nasional, penciptaan lapangan kerja berteknologi tinggi, serta peningkatan kapasitas manufaktur dalam negeri.

"Indonesia membutuhkan pejabat publik yang memiliki kombinasi antara inovasi dan kegigihan karena pembangunan industri pertahanan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan," tuturnya.

Ade juga menyoroti pentingnya kerja sama antara industri pertahanan nasional dan perusahaan internasional. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat diarahkan tidak hanya pada pembelian produk pertahanan, tetapi juga pada pembentukan kerja sama, investasi industri, dan pengembangan teknologi di dalam negeri.

Ia berharap transformasi industri pertahanan, termasuk penguatan perusahaan pertahanan milik negara, dapat terus diarahkan agar lebih profesional, efisien, sinergis, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.

Ade menegaskan keberhasilan kebijakan di bidang pertahanan tidak semata-mata diukur dari kemampuan melakukan pengadaan alutsista, tetapi perlu aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah pembangunan ekosistem inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kemandirian industri, serta kemampuan menarik investasi dan teknologi tinggi ke Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, industri pertahanan diharapkan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pertahanan nasional, tetapi juga memberikan dampak terhadap pengembangan teknologi, manufaktur, dan perekonomian nasional.