TPID Sumsel antisipasi potensi kenaikan harga pangan saat kemarau

Rabu, 5 Agustus 2026 21:43 WIB

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono (tengah). ANTARA/HO/BI Sumsel

Palembang (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan pada musim kemarau yang diprakirakan lebih kering pada Agustus 2026.

Kepala Bank Indonesia (BI) Sumatera Selatan Bambang Pramono di Palembang, Rabu, mengatakan kondisi kemarau dengan curah hujan rendah berpotensi mengganggu produksi sejumlah komoditas hortikultura sehingga dapat memengaruhi ketersediaan dan harga pangan.

"Tekanan inflasi pada Agustus 2026 diprakirakan akan cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan dan jasa," katanya.

Selain peningkatan permintaan pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI, tekanan harga juga berpotensi berasal dari kondisi musim kemarau yang lebih kering.

Curah hujan yang rendah berpotensi mengganggu kestabilan produksi komoditas hortikultura dan berdampak terhadap pasokan pangan di pasar.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Sumsel terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Hingga akhir Juli 2026, TPID Sumsel telah melaksanakan lebih dari 381 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Sumsel.

Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.

Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan antardaerah.

Hingga Juli 2026, BI Sumsel telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton guna mendukung kegiatan operasi pasar murah di Sumsel.

BI Sumsel juga mencatat pembelian komoditas bawang merah secara business to business (B2B) dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton dan komoditas cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu meningkatkan ketersediaan pasokan pangan di Sumsel sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga akibat keterbatasan pasokan.

Selain penguatan pasokan, kerja sama antardaerah juga terus dikembangkan. Hingga Juli 2026, pemerintah daerah di Sumsel telah menambah kerja sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah berupa delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema Government to Government (G2G).

← → Top