Tingkatkan PAD, Pemkab Temanggung kaji optimalisasi aset daerah

Senin, 17 Agustus 2026 12:15 WIB

Sejumlah motor parkir di halaman Pasar Djaya Karti, Tamiang Layang, Temanggung. ANTARA/Habibullah

Temanggung, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terus mengkaji optimalisasi aset daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi aset daerah dan penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Temanggung Tri Winarno di Temanggung, Minggu, menyampaikan sejumlah konsep masih dalam tahap kajian, termasuk kemungkinan penerapan parkir berlangganan maupun pemanfaatan ruang jalan melalui mekanisme lelang.

Ia menyampaikan setiap opsi akan dikaji terlebih dahulu dari sisi manfaat dan risikonya.

"Apakah nanti parkir berlangganan atau mungkin ruas jalan itu dilelang penggunaannya, itu masih beberapa konsep yang akan dikaji plus minusnya. Itu salah satu upaya," katanya.

Selain sektor parkir, katanya, pemerintah daerah juga tengah melakukan inventarisasi aset yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.

Inventarisasi tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi pengembangan aset sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Beberapa aset yang menjadi perhatian antara lain lahan milik pemerintah daerah dengan luas sekitar lima hektare di Pringsurat, Rest Area Kledung, serta lahan di sekitar Pasar Parakan yang selama ini digunakan oleh para pedagang.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan status kepemilikan dan pola pemanfaatan aset tersebut. Dengan begitu, aset yang selama ini belum produktif dapat dikembangkan sesuai potensinya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. BUMD dinilai memiliki potensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah melalui pembagian dividen.

Ia mendorong BUMD agar lebih efektif dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada pemerintah daerah.

Untuk memastikan keberlangsungan dan prospek usaha BUMD, pemerintah daerah berencana melakukan audit yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga aspek nonkeuangan.

Ia menyatakan rencana tersebut ditargetkan masuk dalam pembahasan perubahan anggaran tahun 2026. Audit nantinya akan melihat keberadaan, keberlangsungan, peluang usaha, serta berbagai aspek lain yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kondisi masing-masing BUMD.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top