Legislator dorong MBG serap ayam dan telur peternak lokal - ANTARA News Megapolitan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap ayam dan telur dari peternak lokal untuk memperkuat ekonomi daerah.
Ia menilai penyerapan secara konsisten dapat menciptakan kepastian pasar bagi peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga tidak jatuh ketika produksi melimpah.
“Kalau serapan produk ayam dan telur meningkat secara konsisten melalui MBG, ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan supply and demand. Peternak tidak terus-menerus berada dalam situasi harga yang jatuh ketika produksi sedang tinggi,” katanya dalam keterangannya, Kamis.
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar tersebut, manfaat ekonomi MBG akan semakin besar apabila rantai pasok memberikan ruang memadai bagi peternak rakyat, kelompok peternak, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta UMKM setempat.
Ia meminta pemerintah memastikan pengadaan bahan pangan bagi dapur MBG tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar.
“Jangan sampai program sebesar MBG justru membuat peternak rakyat hanya menjadi penonton. Harus ada desain agar bahan baku seperti telur dan ayam sebanyak mungkin bisa diserap dari peternak lokal,” ujarnya.
Singgih mengatakan pola pengadaan berbasis wilayah juga dapat memangkas rantai distribusi dan menjaga perputaran dana program tetap berada di daerah.
Dengan skema tersebut, menurut dia, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan pasar bagi peternak, membuka pekerjaan bagi UMKM, dan menggerakkan distribusi pangan.
Sebagai Ketua Umum DPP PINSAR, Singgih menyebut stabilitas harga di tingkat peternak perlu menjadi salah satu indikator keberhasilan ekosistem pangan MBG, selain jumlah porsi makanan yang dibagikan.
“Peternak harus mendapatkan harga yang wajar. Jangan sampai konsumen mendapatkan makanan bergizi, tetapi di sisi hulu peternaknya justru tertekan karena harga jual tidak menutup biaya produksi,” katanya.
Ia mendorong pemerintah, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, koperasi, pelaku usaha, dan organisasi peternak berkoordinasi menyusun pola pengadaan yang transparan dan berkelanjutan.
Singgih berharap MBG tidak hanya dipandang sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang menghubungkan peternak rakyat, pengolah pangan lokal, dan masyarakat penerima manfaat.
Pewarta: Antara
Uploader : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.