Survei Ungkap Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

Jakarta, CNN Indonesia --

Arawicaksa Institute merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan publik menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan survei, publik puas terhadap kinerja pemerintah sebesar 50,1 persen, di mana 3,3 persen di antaranya menyatakan sangat puas.

Sementara yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen, termasuk 6,1 persen yang menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi," kata peneliti senior Arawicaksa Isntitute Rudi Hartono dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Menurut Rudi, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Prabowo bukan sesuatu yang anomali.

"Pada awal-awal pemerintahan Jokowi periode pertama, tingkat kepuasan pun pernah menyentuh angka di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi," ucap dia.

Berdasarkan survei, kata Rudi, masalah utama yang dirasakan mendesak bagi masyarakat adalah stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok sebesar 38 persen. Kemudian, disusul dengan penyediaan lapangan kerja sebesae 21,2 persen.

Persoalan lain yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah isu pemberantasan korupsi sebesar 10,7 persen; pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen dan kelangkaan stok BBM dan elpiji 6,3 persen.

Di sisi lain terkait penilaian terhadap program prioritas pemerintah, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi, yakni 8,4 dari skala 0-10.

"Tingginya penyerapan beras yang diupayakan sejak tahun lalu masih berlanjut, meskipun masih dihadapkan pada tren kenaikan harga beras dan memicu inflasi pangan," ucap Rudi.

Kemudian, program lain yang dinilai cukup berhasil adalah revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran dengan skor 6,5; pemeriksaan kesehatan gratis 6,3 serta Sekolah Rakyat 6.

Sementara itu, program unggulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung dinilai cukup dengan skor penilaian sebesar 5,5.

"Berbeda dengan setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG, terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut," tutur Rudi.

"Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius," sambungnya.

Lalu, program prioritas dan unggulan lainnya yang juga kontroversial sejak awal, seperti Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai rendah pencapaiannya yakni 2,1. Demikian pula dengan target pembangunan 3 juta rumah rakyat sebesar 2,3; Sekolah Unggul Garuda 1,4 dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran berangkat dari tekad untuk keberlanjutan dari era sebelumnya, terlihat dari masih cukup tingginya dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam, dengan skor penilaian 4,7," ucap Rudi.

Sebagai informasi, survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 kepada 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling dengan margin of error ±2,89 persen.

(dis/dal)