Survei FSP BUMN Bersatu: 81,3 Persen Puas dengan Prabowo tetapi Ekonomi Rumah Tangga Disorot

Bagikan:

JAKARTA - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih tinggi, mencapai 81,3 persen. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu).

Namun, dari survei yang sama, FSP BUMN Bersatu menemukan masih adanya ketidakpuasan pada sektor ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Hasil survei menunjukkan 53,6 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk. Sebanyak 25,4 persen menilai kondisi ekonomi biasa saja, sementara 18,2 persen responden mengaku tidak khawatir tetapi memperkirakan kondisi tersebut dapat berubah. Adapun 2,8 persen responden tidak memberikan jawaban.

Temuan tersebut menjadi kontras dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo Subianto yang mencapai 81,3 persen. Sebanyak 16,4 persen responden menyatakan tidak puas dan 2,3 persen tidak memberikan jawaban.

Survei Litbang FSP BUMN Bersatu tersebut dilakukan pada 27 Juli-3 Agustus 2026 terhadap 1.243 responden menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error sekitar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Departemen Head Litbang FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo Sektianto, mengatakan tingginya kepuasan publik terhadap Prabowo menjadi catatan positif. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Meskipun di beberapa hal hasil survei ini menggambarkan persepsi positif dari publik, faktor-faktor kondisi terkini dan tren keadaan ekonomi nasional yang terpotret di masyarakat harus menjadi catatan tebal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran," ujarnya dalam pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Senin, 10 Agustus.

Dalam survei, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di sejumlah bidang juga berada pada level tinggi.

Sebanyak 86,2 persen responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang politik. Sementara itu, 82,7 persen responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum.

Kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan dan bantuan sosial juga mendapatkan penilaian positif. Sebanyak 84,3 persen responden menilai pemerintah konsisten dan baik dalam menjalankan program tersebut.

Survei juga memotret persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi ke depan. Hasilnya, 74,8 persen responden masih optimistis kondisi ekonomi akan membaik.

Namun, terdapat 21,6 persen responden yang memperkirakan kondisi ekonomi kembali melemah. Temuan ini dinilai menunjukkan adanya optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional, tetapi sekaligus terdapat kehati-hatian terhadap kondisi ekonomi dalam beberapa bulan mendatang.

Tekanan ekonomi paling terasa pada tingkat rumah tangga. Sebanyak 48,3 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarga mereka tidak menentu. Sebanyak 14,3 persen menilai kondisi ekonomi keluarga bergejolak dan 5,2 persen menyebut kondisi mereka sudah kritis.

Sementara itu, hanya 30,1 persen responden yang menyatakan berada dalam kondisi relatif aman karena memiliki tabungan sebagai jaring pengaman keuangan.

Kerentanan tersebut juga terlihat dari kemampuan masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang memburuk. Sebanyak 63,8 persen responden menilai kondisi ekonominya sangat rentan, sedangkan 30,1 persen merasa aman karena memiliki tabungan. Sebanyak 6,1 persen tidak memberikan jawaban.

Persoalan lapangan kerja turut menjadi perhatian. Sebanyak 57,4 persen responden mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di wilayah tempat tinggal mereka. Sebanyak 27,7 persen menyatakan masih tersedia pekerjaan, sedangkan 12,8 persen mengatakan pekerjaan terkadang tersedia.

Dari sisi beban ekonomi, mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi keluhan terbesar masyarakat. Sebanyak 57,8 persen responden menyebut harga sembako yang mahal sebagai beban ekonomi utama.

Selain itu, 21,9 persen responden mengkhawatirkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), sedangkan 18,3 persen mengaku tidak memiliki tabungan atau dana darurat.

Survei FSP BUMN Bersatu juga menemukan persepsi masyarakat mengenai faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Sebanyak 57,5 persen responden menilai ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor utama.

Sementara itu, 20,8 persen responden menyebut penurunan pendapatan dan 20,3 persen menilai kenaikan harga-harga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi.

Tri Widodo mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena optimisme masyarakat terhadap ekonomi nasional masih cukup tinggi, tetapi kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi relatif terbatas.

"Kondisi ini tergambar dari tren perbandingan jawaban masyarakat dalam survei ini dengan survei Januari 2026. Sebanyak 34,2 persen responden mengaku penghasilan mereka turun dan lebih dari 36,1 persen masyarakat yang menjalankan usaha mengeluhkan omzet usaha mereka yang lesu," kata Wiji.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, survei menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan Prabowo masih relatif kuat.

Dalam simulasi apabila pemilihan presiden dilakukan saat ini, sebanyak 70,2 persen responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Nama lain yang muncul adalah Dedi Mulyadi sebesar 8,5 persen, Anies Baswedan 6,9 persen, Gibran Rakabuming Raka 6,4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,3 persen, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2,1 persen. Sebanyak 1,6 persen responden tidak memberikan jawaban.

FSP BUMN Bersatu menyimpulkan, tingginya kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo masih menjadi modal politik pemerintah. Namun, tekanan ekonomi di tingkat rumah tangga menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian.

Ketakutan terhadap kenaikan harga pangan, sulitnya memperoleh pekerjaan, ancaman PHK, serta minimnya tabungan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam posisi rentan menghadapi tekanan ekonomi.

Di sisi lain, optimisme terhadap perbaikan kondisi ekonomi menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik melalui perbaikan kondisi ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.

BACA JUGA:

"Harapannya, persepsi dan kepuasan masyarakat di bidang politik dan hukum dapat memberikan dampak terhadap kepercayaan dunia usaha dan masyarakat sehingga mampu mendorong perubahan situasi perekonomian negara," demikian kesimpulan survei tersebut.