Serial Merdeka Finansial (VIII): Program Prioritas Nasional RAPBN 2027 Belum Menyentuh Kelas Menengah
Disampaikan, pemerintah akan fokus pada 8 program kerja prioritas nasional. Yaitu di bidang kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur; perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Saat dicermati, belum ada satu pun program yang spesifik meng-adress isu pelemahan kelas menengah yang telah berlarut-larut hampir satu dekade terakhir.
Baca Juga: Serial Merdeka Finansial (VII): Finansialisasi Digital dan Jerat Konsumerisme Semu Kelas Pekerja
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai hingga hari ini belum ada kebijakan pemeirntah yang secara spesifik yang mengarah kepada perbaikan kondisi kelas menengah.
Padahal, kelompok ini semasa Covid-19 di tahun 2020 sampai tahun 2025, berdasarkan data terakhir dari Susenas BPS, kondisinya terus turun, tak kunjung membaik.
"Jadi penyakit ini masih diidap, belum diobati. Nah, sementara respons kebijakan pemerintah belum mengarah kepada penyembuhan penyakit ini," tutur Faisal saat diwawancara Akurat.co, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah, lanjut Faisal, seyogianya spesifik melihat apa yang menyebabkan penurunan daya beli dan penurunan pendapatan secara riil pada kelas menengah.
Mengapa jumlahnya turun? Bagaimana aspek lapangan pekerjaan mempengaruhi kemampuan kelas menengah sehingga menyebabkan penurunan daya beli dan pendapatan mereka?
"Perlu dipikirkan apa yang bisa dilakukan intervensinya ya setelah mengidentifikasi hal tersebut," ujar Faisal.
Jika tidak ada intervensi tepat sasaran, masalah yang dihadapi kelas menengah akan terus berlarut meski pertumbuhan ekonomi naik.
Diagnosa dan obat ini penting mengingat kelas menengah merupakan lapisan masyarakat yang paling penting bukan hanya terhadap konsumsi, tapi juga terhadap sektor produksi karena mereka berpengaruh terhadap semua lapisan pelaku usaha.
"Banyak sektor bisnis itu dia bergantung pada permintaan daripada kelas menengah," ujar Faisal.
Solusinya, lanjut Faisal, adalah program-program yang bisa mendorong pendapatan kelas menengah yang masih bekerja saat ini. Kemudian bagi yang masih mencari kerja, perlu penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
Artinya tak hanya lapangan kerja lebih banyak, tapi juga lapangan pekerjaan formal yang kualitasnya tentu saja diharapkan lebih bagus, perlindungan kerjanya lebih baik, upahnya lebih tinggi.
Obat bagi penurunan daya beli kelas menengah, lanjut Faisal, tak lantas seperti mengobati permasalahan orang-orang yang miskin atau di bawah garis kemiskinan dengan perlinsos.
"Beda gitu. Ini justru yang saya pikir belum terlalu terefleksikan dalam kebijakan fiskal di 2027 ya," kata Faisal.