Purbaya: Tidak Ada Indonesia Cemas, Tapi Indonesia Emas - Makro Katadata.co.id
Pemerintah optimistis narasi "Indonesia Cemas" yang sempat ramai di media sosial tidak akan terbukti. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indonesia akan mewujudkan visi "Indonesia Emas".
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Bendahara negara menyatakan, hal ini merespons keputusan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) untuk mempertahankan peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia dengan I stabil.
“Dengan berita ini, kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal, dan lain-lain. Jadi, Indonesia tidak Indonesia cemas tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas,” kata Purbaya.
Ia menuturkan, pemerintah bersama perwakilan pimpinan DPR sebelumnya telah mendatangi investor dan S&P untuk menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak sama dengan negara lain.
“Kami, Parlemen, DPR dengan Pemerintah adalah satu kesatuan yang baik sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada," kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya juga menilai bahwa keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia dengan outlook stabil menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal pemerintah dinilai kredibel oleh lembaga internasional.
Menurutnya, keputusan S&P tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat yang independen. Ia juga menyoroti sinergi antara pemerintah dan DPR yang dinilai menjadi salah satu faktor yang memberikan keyakinan kepada investor.
Purbaya mengatakan, pengumuman S&P menjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah dinilai berjalan pada jalur yang tepat.
"Pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa lembaga internasional yang jujur, pruden, dan independen melihat kebijakan kita baik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025 meski dihadapkan pada tantangan global seperti fragmentasi perdagangan dan meningkatnya tensi geopolitik. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025 dengan inflasi terjaga di level 2,92%.
Menurut dia, APBN tetap menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi. Defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp 670,34 triliun, yang menurut pemerintah masih berada dalam batas aman sesuai ketentuan perundang-undangan.
S&P Global Ratings pada awal pekan ini mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Sedangkan prospek (outlook) peringkat Indonesia tetap stabil.
"Prospek stabil didasarkan pada ekspektasi bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih pada tahun ini seiring rebound pendapatan ekspor akibat kenaikan harga komoditas," kata S&P dalam laporannya, Senin (13/7).
Lembaga pemeringkat tersebut juga menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam akan mendukung perbaikan fiskal dalam jangka panjang. Ini akan terjadi terutama apabila perubahan kebijakan dapat dijalankan secara lebih konsisten dan memiliki kepastian yang lebih baik.
Selain itu, S&P menilai komitmen pemerintah menjaga batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap menjadi jangkar penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal.
"Peringkat Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang secara umum prudent (hati-hati), serta beban utang luar negeri bersih dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara sekelas," kata S&P.
Kendati demikian, S&P menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di antaranya pendapatan per kapita yang masih relatif rendah, basis ekspor dan penerimaan fiskal yang sempit, serta sektor keuangan domestik yang dinilai belum sedalam dan seterdiversifikasi negara-negara dengan peringkat serupa.
Kondisi tersebut turut meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah. S&P memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang, meski menghadapi tekanan dari kenaikan harga bahan bakar. Menurut lembaga tersebut, kebijakan hilirisasi dan peningkatan penguasaan pemerintah terhadap sektor mineral dan sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara maupun pendapatan ekspor.
Namun, S&P mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang berlangsung cepat serta ketidakpastian dalam implementasinya dapat memengaruhi kepercayaan investor dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah maupun pasar keuangan.
Faktor yang Berpotensi Menurunkan Peringkat
S&P menyebut terdapat sejumlah kondisi yang dapat memicu penurunan peringkat Indonesia. Di antaranya apabila utang bersih pemerintah meningkat secara konsisten lebih dari 3% terhadap PDB per tahun, pembayaran bunga utang bertahan di atas 15% dari penerimaan negara, atau penerimaan ekspor melemah secara struktural sehingga meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal.
Peluang Kenaikan Peringkat
Di sisi lain, S&P membuka peluang kenaikan peringkat apabila indikator fiskal dan eksternal Indonesia membaik secara struktural. Kondisi tersebut antara lain ditandai dengan defisit fiskal yang menyempit menuju 1% terhadap PDB secara berkelanjutan, didukung peningkatan signifikan penerimaan negara, biaya pembiayaan yang lebih rendah, serta stabilitas nilai tukar.
Selain itu, perbaikan indikator eksternal juga diperlukan, termasuk penurunan utang luar negeri bersih dan kebutuhan pembiayaan eksternal hingga berada di bawah 50% dari penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa yang dapat digunakan.