Purbaya pastikan anggaran pendidikan penuhi amanat 20 persen APBN
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap berkomitmen memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI terkait pelaksanaan alokasi wajib (mandatory spending) anggaran pendidikan dalam rapat paripurna DPR RI.
“Pemerintah menyatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.
Alokasi anggaran pendidikan setiap tahun ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebesar 20 persen dan disalurkan melalui tiga pilar, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.
Purbaya mengatakan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.
Meski realisasi anggaran pendidikan pada 2025 tercatat sebesar 19,1 persen dari realisasi belanja, atau sedikit di bawah target. Pemerintah menargetkan realisasi tersebut dapat mencapai bahkan melampaui 20 persen pada 2026.
"Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa aja unit, departemen yang menjalankan kebijakan yang enggak siap. Tapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20 persen. Dan tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20 persen," kata Menkeu.
Menurut Purbaya, salah satu penyebab realisasi belum mencapai 20 persen adalah perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan sehingga porsi anggaran pendidikan ikut bergeser.
Sebab, ketika belanja di pos lain meningkat, pemerintah perlu menyesuaikan kembali alokasi pendidikan agar tetap memenuhi ketentuan 20 persen.
Namun, penyesuaian program pendidikan membutuhkan waktu sehingga tidak selalu dapat dilakukan secara langsung.
Purbaya optimistis target tersebut bisa dicapai karena pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program pendidikan yang membutuhkan anggaran besar.
"Kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program lain, panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital, itu cukup banyak biayanya. Saya pikir kita akan perkuat juga LPDP dengan tambah modal, kalau enggak salah tahun ini kita tambah Rp25 triliun. Jadi alokasi untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20 persen," jelas Menkeu.