Pengamat soal Revisi UU Pemilu: Prosesnya Tak Boleh Tergesa-gesa
Jumat, 25 September 2026 - 21:29 WIB
Jakarta, VIVA – Analis politik senior Boni Hargens, menyatakan dukungannya terhadap pendekatan terukur yang diambil Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam proses revisi UU Pemilu.
Baca Juga
Menurut Boni, UU Pemilu bukan sekadar regulasi teknis kepemiluan, melainkan instrumen hukum yang fundamental untuk menjamin mutu pelaksanaan demokrasi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pembenahan aturan pemilu, baik yang menyangkut Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, adalah bagian integral dari dinamika politik dan hukum yang diarahkan untuk memperkuat demokrasi presidensial yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga
"Proses revisinya tidak boleh tergesa-gesa dan harus didasarkan pada pertimbangan komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 September 2026.
Boni menekankan bahwa para pembuat undang-undang harus mampu merumuskan ketentuan perundang-undangan yang secara proporsional mengakomodasi dua kepentingan yang saling bersinggungan, yakni tuntutan partisipasi publik yang luas dalam demokrasi di satu sisi dan kepentingan negara dalam menjamin demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di sisi lain.
Baca Juga
"Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam setiap proses reformasi hukum pemilu," katanya.
Boni menyatakan kepercayaannya bahwa basis berpikir Dasco dan seluruh jajaran pimpinan DPR dalam mempertimbangkan perubahan UU Pemilu sudah berada pada jalur yang tepat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Kesabaran legislatif dalam pengertian tidak terburu-buru mengunci opsi sebelum semua gagasan terhimpun dan dikaji secara menyeluruh dinilai sebagai sikap kenegarawanan yang diperlukan dalam konteks reformasi hukum kepemiluan yang berdampak luas terhadap seluruh sistem politik Indonesia.
"UU Pemilu merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam menjamin mutu pelaksanaan demokrasi. Saya percaya, itulah basis berpikir Profesor Dasco dan seluruh jajaran pimpinan DPR dalam mempertimbangkan perubahan UU Pemilu ini sehingga mereka tidak terburu-buru," ujarnya.
Netanyahu Cari Dukungan Pemilu di PBB, Justru Ditanggapi Dingin Trump
Perdana menteri Israel, Netanyahu terliat hadir dalam Sidang Umum PBB. Kehadirannya di sana juga dimanfaatkanya untuk meningkatkan dukungan jelang pemilu
VIVA.co.id
24 September 2026