Pendapatan negara di Papua mencapai Rp2,90 Triliun pada Juni 2026

Selasa, 28 Juli 2026 12:26 WIB

Salah satu sudut yang ada di Kota Jayapura, Papua. (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan pendapatan negara di wilayah setempat mencapai Rp2,90 triliun atau 42,78 persen dari target.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Izharul Haq di Jayapura, Selasa, mengatakan pada anggaran 2026 pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun.

"Yang mana terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, target Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp822,78 miliar sampai dengan akhir Juni 2026," katanya.

Menurut Izharul, dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp1.71 triliun di mana angka ini didorong oleh peningkatan year-on-year pada realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM.

"Pertumbuhan ini juga merupakan dampak dari peningkatan kepatuhan, pengawasan perpajakan dari implementasi Coretax dan manajemen restitusi," ujarnya.

Dia menjelaskan sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp119,31 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.

"Kinerja PNBP per 30 Juni 2026 sangat baik PNBP telah terkumpul sebanyak 130,51persen dari target atau mencapai Rp1,07 triliun," katanya lagi.

Dia menambahkan capaian ini didorong oleh realisasi PNBP Lainnya senilai Rp894,13 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum dengan nilai Rp179,65 miliar.

"Dan pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp24.50 triliun di wilayah Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan hingga 30 Juni 2026, pemerintah telah melaksanakan Belanja Negara sebesar Rp24,50 triliun atau mencapai 41,54 perse dari pagu.

"Nilai realisasi ini mengalami peningkatan year-on-year sebesar 4,96 persen dibanding Juni 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua," katanya.

← → Top