Pemprov Papua Pegunungan perkuat potensi perkebunan delapan kabupaten

Senin, 19 Oktober 2026 04:43 WIB

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Pegunungan Darmanto diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. ANTARA/Yudhi Efendi

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda daerah setempat memperkuat potensi perkebunan dan pertanian di delapan kabupaten guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Pegunungan Darmanto dalam keterangan tertulis di Wamena, Sabtu mengatakan ujung tombak ekonomi daerah ini adalah masyarakat di delapan kabupaten.

"Kami provinsi tidak punya masyarakat, tetapi kabupaten lah yang memiliki masyarakat sehingga untuk memajukan perekonomian daerah maka dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengembangkan potensi perkebunan dan pertanian," katanya.

Menurut Darmanto, hasil perkebunan dan pertanian seperti kopi, buah merah, buah-buahan, berbagai jenis sayuran, ikan air tawar itu harus dikembangkan secara baik oleh masyarakat dengan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti dinas pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan.

"Kami berharap bapak ibu pimpinan OPD teknis yang membidangi ekonomi supaya dapat membantu masyarakat meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan berbagai program pemberdayaan dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat di daerah antaranya pemberian modal, bibit, pupuk dan pemerintah bisa menampung hasil perkebunan melalui koperasi.

"Kami sebagai pemerintah provinsi memiliki tugas meninjau, mengevaluasi dan mendorong program-program ekonomi yang dapat dilakukan pemerintah delapan kabupaten dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Dia menambahkan rapat koordinasi antara OPD teknis membidangi ekonomi antara provinsi dan daerah harus sering dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program dan kebijakan yang telah diambil di kabupaten.

"Rapat koordinasi sangat penting supaya dapat mengetahui apa yang harus dilakukan kepada masyarakat baik provinsi maupun kabupaten sehingga sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat delapan kabupaten dapat berjalan optimal," ujarnya.

← Top