Pemprov Kalbar jaga inflasi di tengah tekanan pangan - ANTARA News Kalimantan Barat

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tekanan harga sejumlah komoditas pangan, dengan capaian inflasi *year to date* sebesar 2,83 persen.

"Kondisi inflasi daerah saat ini masih terkendali, meskipun sejumlah komoditas pangan memerlukan perhatian khusus," kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra bersama jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat secara daring di Pontianak, Senin.

Menurut dia, cabai rawit dan daging ayam ras menjadi komoditas yang turut memengaruhi perkembangan harga di Kalimantan Barat.

Harga cabai rawit, khususnya di Kabupaten Melawi, relatif tinggi akibat dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah sentra produksi mengalami gagal panen.

"Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang," kata Harry.

Ia mengatakan pemerintah pusat menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang plus minus 1 persen, sehingga Kalimantan Barat masih berada dalam rentang target tersebut.

Namun, dengan inflasi *year to date* telah mencapai 2,83 persen, pemerintah daerah akan terus melakukan langkah pengendalian agar laju inflasi hingga akhir tahun tidak melampaui batas atas target sebesar 3,5 persen.

"Kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mencermati perkembangan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhinya.

Pemerintah pusat juga menaruh perhatian terhadap stabilitas harga beras, cabai, dan minyak goreng melalui berbagai langkah intervensi untuk menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan produsen maupun konsumen.

Pemprov Kalimantan Barat berharap pengawasan harga dan koordinasi bersama pemerintah pusat dapat menjaga daya beli masyarakat serta memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga hingga akhir 2026.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top