Pemprov Jatim gandeng pakar edukasi hukum masyarakat - ANTARA News Jawa Timur

Melalui kolaborasi strategis dengan para pakar ini, kami ingin membangun benteng literasi hukum yang kuat di tengah masyarakat

Surabaya (ANTARA) - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menggandeng akademisi dan profesional untuk mematangkan program edukasi hukum masyarakat melalui rapat koordinasi strategis di Surabaya, Kamis guna menekan risiko sengketa dan meningkatkan literasi publik.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur Adi Sarono mengatakan Pemprov Jatim tidak ingin penanganan hukum hanya bersifat post-action atau penindakan semata.

"Melalui kolaborasi strategis dengan para pakar ini, kami ingin membangun benteng literasi hukum yang kuat di tengah masyarakat. Harapannya, potensi sengketa dan risiko hukum dapat dicegah dan ditekan sejak dini dari tingkat akar rumput,” ujar Adi.

Pertemuan itu difokuskan untuk memetakan dinamika permasalahan hukum sekaligus menyusun program literasi dan advokasi hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat Jawa Timur.

Adi Sarono menjelaskan, langkah tersebut diambil karena tingkat pengetahuan hukum di sebagian masyarakat masih rendah dan kerap menjadi akar sengketa sosial di lapangan.

Pemerintah daerah mendorong pendekatan preventif dengan melibatkan pakar multidisiplin, termasuk akademisi dan praktisi komunikasi, untuk merumuskan strategi mitigasi risiko hukum berbasis edukasi publik.

Pakar komunikasi publik Dr Suko Widodo menyatakan efektivitas edukasi hukum sangat ditentukan oleh cara penyampaian pesan kepada masyarakat.

Persoalan hukum di masyarakat, kata dia, sering kali berakar dari ketidaktahuan atau rendahnya literasi terhadap regulasi yang berlaku.

"Oleh karena itu, program edukasi dan advokasi hukum ini harus dirancang dengan pendekatan komunikasi publik yang membumi, partisipatif, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur,” kata Suko Widodo.

Selain unsur birokrasi dan akademisi, rapat juga menghadirkan sejumlah narasumber profesional dari berbagai bidang keahlian untuk melakukan pelacakan dan analisis isu hukum strategis. Hasil pembahasan awal akan menjadi dasar penyusunan modul, panduan, serta peta jalan pelaksanaan program literasi dan advokasi hukum yang akan diterapkan secara lebih luas di Jawa Timur.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top