◐

Pemkab Sidoarjo dan BPN Tuntaskan Pengukuran Lahan Flyover Gedangan |Republika Online

Pemkab Sidoarjo dan BPN tuntaskan pengukuran lahan "flyover" Gedangan..

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur, bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyelesaikan pengukuran titik koordinat sebagai tahapan awal pengadaan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan. Proyek ini digulirkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan persimpangan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, M Mahmud, mengatakan pengukuran itu dilakukan untuk menyelaraskan peta perencanaan antara Pemkab Sidoarjo, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian PU. "Progresnya semakin baik, pemetaan garis geometris jalan sudah rampung dan bersifat final," kata Mahmud di Sidoarjo, Senin.

Ia menjelaskan, pengukuran mencakup sembilan titik koordinat di sisi selatan dan 12 titik di sisi utara persimpangan Gedangan. Total lahan yang akan dibebaskan mencapai 122 bidang dengan luas sekitar 22.220 meter persegi. Lahan tersebut meliputi aset milik warga setempat dan PT KAI yang terdampak pembangunan infrastruktur.

Target Penetapan Lokasi

Setelah pemetaan geometris selesai, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur dijadwalkan akan mengundang Pemkab Sidoarjo untuk penetapan lokasi (penlok) sekaligus menerbitkan peta bidang tanah. Pihaknya menargetkan penetapan lokasi rampung pada 20 Oktober 2026.

Tahapan berikutnya adalah penilaian oleh tim penilai independen atau appraisal untuk menentukan besaran ganti rugi atas tanah, bangunan, dan aset lain yang terdampak. Hasil penilaian tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada para pemilik lahan.

Pengadaan Lahan Bertahap

Mahmud menjelaskan, pengadaan lahan akan dilakukan secara bertahap melalui dua tahun anggaran, yakni 2026 dan 2027. Langkah ini mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.

"Pelaksanaan secara bertahap juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat terdampak agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kepindahan ke lokasi baru," ujarnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara