Pemkab Lamandau prioritaskan penguatan ekonomi masyarakat

Rabu, 9 September 2026 11:31 WIB

Rapat Paripurna II Tahun Sidang 2025/2026 di Nanga Bulik (7/9). (ANTARA/HO-Pemkab Lamandau)

Nanga Bulik (ANTARA) - DPRD Lamandau, Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna II Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian pidato Bupati Lamandau terkait Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

"Perubahan APBD merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah," kata Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid di Nanga Bulik (7/9).

Selain itu perubahan APBD juga memungkinkan untuk dilakukannya perubahan kebijakan dan regulasi, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Ia menjelaskan arah kebijakan belanja dalam perubahan APBD 2026 difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, antara lain peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penanganan kemiskinan dan penurunan stunting, serta penguatan ketahanan pangan.

Baca juga: Festival Kutaringin dorong pelestarian budaya dan ekraf

Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor unggulan daerah.

Pemkab Lamandau juga memberikan perhatian terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap pembahasan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.

"Kebijakan anggaran yang dihasilkan diharap benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Lamandau yang lebih maju dan sejahtera," tuturnya.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lamandau sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Lamandau.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top