Pemkab Bengkayang dapat tambahan transfer dari pusat Rp35,99 miliar - ANTARA News Kalimantan Barat

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mendapat tambahan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp35,99 miliar untuk mendukung pembiayaan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Tambahan anggaran tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp26,79 miliar dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp9,2 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Yustianus mengatakan, tambahan transfer pusat tersebut akan dimasukkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Sebelumnya, tambahan tersebut belum tercantum dalam dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.

"Tambahan transfer tersebut selanjutnya akan diintegrasikan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," kata Yustianus saat dikonfirmasi di Bengkayang, Selasa.

Ia mengatakan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab tantangan fiskal daerah, termasuk mendukung pengendalian inflasi, ketahanan pangan, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Selain tambahan transfer pusat, Pemkab Bengkayang juga masih harus memperhatikan kewajiban belanja tahun anggaran 2025 yang belum terbayarkan sebesar Rp10,49 miliar.

Kewajiban tersebut terdiri atas belanja barang dan jasa sebesar Rp6,94 miliar serta belanja modal sebesar Rp3,54 miliar.

Dalam perubahan APBD 2026, total penerimaan daerah direncanakan mencapai Rp1,13 triliun, sedangkan total pengeluaran daerah sebesar Rp1,45 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Esidorus mengatakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan, salah satunya belanja pegawai ASN dan PPPK.

Namun, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan agar kemampuan fiskal Kabupaten Bengkayang semakin mandiri.

"Jadi kami terus mendorong agar terjadi peningkatan PAD yang signifikan agar Bengkayang memiliki kemandirian fiskal dan semakin mengurangi ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat," kata Esidorus.

Menurut dia, peningkatan PAD perlu menjadi perhatian bersama sehingga ruang fiskal daerah semakin kuat dan pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: Narwati
Editor : Andilala

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top