Pemkab Bekasi siapkan sanksi tegas bagi ASN tidak netral di Pilkades Serentak 2026 - ANTARA News Megapolitan

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak mampu menjaga netralitas di pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak 2026.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menekankan pentingnya menjaga netralitas bagi segenap aparatur pemerintahan selama tahapan pemilihan berlangsung guna menjaga kondusivitas maupun harmonisasi di tengah masyarakat.

"Untuk ASN, seluruh ASN termasuk camat dan lainnya saya harapkan untuk netral. Kalau terbukti tidak netral, kita sudah siapkan sanksi tegas," katanya di Cikarang, Senin.

Dia menjelaskan sanksi dimaksud mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, berat hingga sanksi moral. Seluruh sanksi diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Teguran lisan dan tertulis yang tidak diindahkan berpotensi meningkatkan jenis hukuman.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta warga jaga harmonisasi jelang Pilkades

"Bukan tidak mungkin kita berikan sanksi sedang hingga berat apabila aparatur tersebut tidak menghiraukan teguran yang telah disampaikan. Contohnya pemotongan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan pangkat maupun sanksi lain," ucapnya.

Ia juga membuka ruang bagi panitia, Badan Pemusyawaratan Desa maupun aparatur kecamatan untuk melaporkan apabila menemukan adanya penyelenggara atau ASN yang tidak dapat menjaga netralitas selama tahapan pemilihan berlangsung.

"Silakan panitia, BPD atau camat melaporkan apabila ada panitia yang memihak atau tidak netral, apalagi ASN, tentu akan kita berikan sanksi tegas," katanya.

Menurut dia pemilihan kepala desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin sekaligus arah kebijakan pembangunan desa ke depan.

"Pilkades ini walaupun kita berbeda, tapi kita tetap saudara. Jangan sampai ada perpecahan, karena niat kita semua sama, membangun desa dan mensejahterakan masyarakat," katanya.

Ia menilai perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi sehingga seluruh calon kepala desa berikut pendukung dan simpatisan perlu menjaga hubungan kekeluargaan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

"Ini bukan pertandingan, tapi perjalanan demokrasi. Jadi rileks saja, jangan sampai stres menghadapi tanggal 20 besok," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.