Pembangunan huntap Aceh Utara dipercepat
Pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Utara, Aceh diperkuat melalui pembangunan 505 unit hunian tetap (huntap) di tujuh lokasi pada 2026, dari total kebutuhan 4.827 unit dengan estimasi anggaran Rp1,40 triliun.
Kesiapan lahan menjadi perhatian utama dalam percepatan pembangunan karena baru satu lokasi untuk 34 unit atau 6,7 persen yang telah clean and clear, sementara 471 unit di enam lokasi lainnya atau 93,3 persen masih dalam tahap penilaian appraisal KJPP.
Dari sisi pelaksanaan, Paket 1 sebanyak 415 unit dengan nilai Rp111,66 miliar dan Paket 2 di Lhok Puuk sebanyak 90 unit senilai Rp24,22 miliar segera memasuki tahap kontrak. Dengan masa pelaksanaan 120 hari, pekerjaan ditargetkan selesai antara 9–16 Januari 2027 sehingga melampaui tahun anggaran 2026.
Karena itu, percepatan pengadaan lahan di enam lokasi menjadi salah satu tindak lanjut utama, dengan prioritas Huntap Leubok Pusaka dan Lhok Puuk. Penyelarasan antara kesiapan lahan dan proses kontrak juga diperlukan agar pembangunan dapat segera bergerak sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Akses menuju lokasi huntap turut menjadi perhatian. Sebanyak tujuh pekerjaan jembatan yang ditangani Kodam Iskandar Muda masih berada pada progres sekitar 5 persen dan belum menunjukkan perkembangan pada 19–22 September 2026. Beberapa di antaranya merupakan akses menuju lokasi Huntap Leubok Pusaka dan Keudee Sawang.
“Pemulihan di Aceh Utara terus berjalan, tetapi kecepatannya belum merata. Bantuan untuk pengisian hunian dan stimulan sudah menunjukkan progres, sementara masih ada beberapa simpul yang perlu segera diselesaikan, terutama kesiapan lahan huntap, penyaluran jadup, dan pemulihan fasilitas kesehatan. Sebagian besar kendala ini bersifat administratif dan koordinatif, sehingga perlu segera dituntaskan agar proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih cepat,” ujar Ketua Tim Aceh 1 Laksma TNI Nouldy J. Tangka dalam Laporan Hasil Monev Kabupaten Aceh Utara, Selasa (22/9/2026).
Bantuan pengisian hunian telah mencapai 88,32 persen atau 7.575 dari 8.577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan bantuan stimulan mencapai 72,09 persen. Sementara itu, penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) baru mencapai 24,20 persen atau 4.569 dari 18.880 KPM. Masih terdapat 14.311 KPM dengan kebutuhan sekitar Rp68,87 miliar yang perlu segera diselesaikan.
Pemulihan fasilitas kesehatan juga memerlukan penyelarasan data dan asesmen. Sebanyak 21 lokus yang terdiri atas 19 Puskesmas dan dua Puskesmas Pembantu (Pustu) mendapat Rp14,21 miliar atau 41,9 persen dari alokasi Aceh. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah terbit dengan distribusi direncanakan pada Oktober–November 2026 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) ditargetkan pada Desember 2026.
Hasil monev juga menunjukkan adanya perbedaan klasifikasi kondisi fasilitas kesehatan. Dari 18 Pustu yang sebelumnya dinilai hanya memerlukan pembersihan, hasil lapangan menunjukkan 16 di antaranya mengalami kerusakan, termasuk lima unit dengan kerusakan berat. Enam Puskesmas juga dinilai tidak terdampak, sementara RSUD dr. Muchtar Hasbi belum masuk dalam program pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, pemulihan budidaya perikanan telah mencapai 304,79 hektare, menjadi capaian pemulihan budidaya terluas di Aceh. Ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan penghidupan pascabencana.
Sementara itu, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp31,63 miliar dengan rencana Rp33,63 miliar, termasuk dukungan infrastruktur sebesar 92,78 persen, belum terealisasi. Percepatan realisasi TKD menjadi salah satu tindak lanjut yang perlu dilakukan agar dukungan terhadap pemulihan di daerah dapat segera berjalan.