OTT KPK meningkat tajam dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 16:28 WIB

Petugas KPK menunjukkan barang bukti saat konferensi pers operasi tangkap tangan di Pemkab Klaten di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK menahan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan pihak swasta dari PT MWC Amin Wahyu Utomo usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Pemkab Klaten dengan barang bukti berupa dokumen hingga uang tunai dengan total mencapai Rp1,2 miliar. ANTARA FOTO/Fauzan/agr.

Jakarta (ANTARA) - Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya tersebut juga menjadi salah satu program prioritas pemerintahan mereka.

Dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 36 operasi tangkap tangan (OTT), lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan 14 OTT pada dua tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo (2019-2024).

Pencegahan korupsi terus dilakukan

KPK menjadi salah satu pembicara dalam retret kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diselenggarakan pemerintah pada Februari 2025, setelah para kepala daerah dilantik. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah kepala daerah melakukan korupsi.

Sama seperti pemerintahan sebelumnya, Presiden Prabowo juga memiliki sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Beberapa rekomendasi itu antara lain meninjau kembali mekanisme pemberian bantuan pemerintah, membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, serta menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur.

Selain melakukan kajian, KPK sempat menyelidiki dugaan korupsi dalam program MBG. Namun, penyelidikan tersebut dihentikan sementara agar tidak tumpang tindih dengan penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah lebih dahulu melakukan penyidikan.

Kejagung kemudian menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala badan pengelola MBG tersebut, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Baca juga: Dana bencana dikorupsi, KPK: Adik Kepala BNPB tersangka OTT

Setelah mengkaji MBG, KPK mulai melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap program prioritas Presiden lainnya, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. KPK mengumumkan dimulainya kajian tersebut pada 13 Mei 2026.

"Kami ingin memastikan program unggulan tersebut dapat terwujud secara optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin pada 13 Mei 2026.

Pada 2025, KPK melakukan 11 OTT, satu di antaranya penyidikan diserahkan ke Kejaksaan. Tahun ini, hingga 20 Oktober 2026, KPK sudah melakukan 23 kali OTT yang seluruhnya ditangani oleh lembaga antirasuah itu.

Dengan masih adanya November dan Desember sebelum 2026 berakhir, jumlah OTT tahun ini masih mungkin bertambah.

"Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang," kata Setyo.

Di sisi lain, banyaknya operasi tangkap tangan juga membuka persoalan yang perlu segera dibenahi. Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Padahal, lembaga antirasuah itu sebelumnya telah melakukan pencegahan melalui pembekalan dalam retret kepala daerah serta koordinasi dan supervisi di daerah.

Para kepala daerah yang terjaring OTT adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Baca juga: Ketua DPP Golkar Fahd Arafiq terjaring OTT ATR/BPN

Selain itu, ada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena, serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Dugaan korupsi yang menjerat mereka memiliki pola yang hampir serupa, mulai dari suap proyek, jual beli jabatan, pemerasan terhadap jajaran pemerintah daerah, hingga pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa perkara berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya, importasi barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengurusan izin tinggal warga negara asing, layanan pertanahan, hingga dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Kita tentu berharap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air semakin baik selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden sendiri telah mempersilakan KPK menindak pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam korupsi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top