Negara Ini "Khianati" Palestina, Tiba-Tiba Siap Bermitra dengan Israel

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah baru Kolombia bersiap membalikkan salah satu arah kebijakan luar negeri paling signifikan dari era Presiden Gustavo Petro. Kolombia bakal memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Israel, membatalkan rencana pembukaan kedutaan besar di Palestina, serta memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Mengutip laporan Middle East Monitor, Selasa (28/7/2026), rangkaian keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Abelardo de la Espriella. Langkah ini menandai perubahan drastis dari kebijakan pro-Palestina era Petro sekaligus mengembalikan Kolombia ke sekutu tradisionalnya, yakni Israel dan Amerika Serikat (AS).

De la Espriella menegaskan bahwa pemerintahannya akan membekukan pembukaan kedutaan besar Kolombia di Palestina karena Misi Diplomatik tersebut tidak pernah benar-benar beroperasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari restrukturisasi luar negeri yang juga mencakup penutupan beberapa kedutaan dan konsulat demi konsolidasi Misi Diplomatik di luar negeri.

"Misi diplomatik di Palestina tidak pernah benar-benar beroperasi secara aktual. Penangguhan ini menjadi bagian dari restrukturisasi luar negeri Kolombia," tegas Presiden terpilih Kolombia Abelardo de la Espriella.

Sebagai gantinya, De la Espriella mengumumkan rencana pembukaan kedutaan besar Kolombia untuk Israel di Yerusalem yang diduduki. Keputusan ini membalikkan inisiatif diplomatik Petro dan menjadi salah satu perubahan kebijakan paling krusial di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir.

Landasan Pemulihan Hubungan

Pemerintahan baru Kolombia telah mulai meletakkan fondasi untuk memulihkan hubungan bilateral dengan Israel. Calon Menteri Luar Negeri Kolombia, Omar Bola Escobar, telah bertemu Menlu Israel Gideon Sa'ar di Washington untuk menyepakati pemulihan hubungan diplomatik begitu De la Espriella resmi dilantik pada 7 Agustus mendatang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua negara berencana menukar duta besar, memperluas kerja sama perdagangan dan keamanan, serta membebaskan persyaratan visa. Langkah ini secara resmi menghapus keputusan Petro pada Mei 2024 lalu yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes atas agresi militer di Jalur Gaza.

Misi diplomatik di Palestina tidak pernah benar-benar beroperasi secara aktual.Presiden terpilih Kolombia Abelardo de la Espriella.

Pakar urusan Latin Amerika, Victorious Bayan Shams, menilai kepada MEMO bahwa dimensi politik menjadi pertimbangan utama di balik pemulihan hubungan ini melebihi kerja sama ekonomi. Langkah ini mencerminkan kebangkitan kembali pemerintah konservatif di Latin Amerika serta kembalinya Kolombia ke orientasi politik historisnya.

"Gustavo Petro adalah pengecualian dalam sejarah politik Kolombia. Pemerintah baru ini pada dasarnya sedang memulihkan keselarasan tradisional negara dengan Washington dan Israel," tuturnya.

Shams mencatat bahwa Kolombia memelihara hubungan dekat dengan Israel sepanjang sejarah modernnya sejak hubungan diplomatik dibuka pada 1957 dan kedutaan di Tel Aviv didirikan pada 1963. Banyak pemerintahan sayap kanan di Latin Amerika memandang dukungan kuat kepada Israel sebagai sarana mempererat hubungan dan mengamankan dukungan politik dari AS.

Kontroversi Pemindahan Kedutaan ke Yerusalem

Rencana pemindahan kedutaan besar Kolombia ke Yerusalem menjadi salah satu poin yang paling memicu kontroversi secara internasional. Shams menggambarkan pemindahan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sebuah deklarasi politik yang sangat tegas.

"Pemindahan kedutaan ke Yerusalem adalah sebuah deklarasi politik. Langkah ini memberikan sinyal penyelarasan politik penuh dengan Israel sekaligus menegaskan niat Kolombia memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat," tegas Shams.

Langkah pemindahan kantor diplomatik ke Yerusalem tetap menuai penolakan keras secara internasional karena menyalahi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 478. Resolusi tersebut menyerukan seluruh negara untuk tidak mengakui tindakan Israel yang mengubah status kota Yerusalem serta mendesak penarikan misi diplomatik dari sana.

Kemenangan Diplomatik Israel

Shams mengingatkan agar pemulihan hubungan ini tidak diartikan sebagai upaya tunggal Israel untuk keluar dari isolasi diplomatik di Latin Amerika. Pasalnya, Israel tetap menjaga hubungan dengan beberapa negara di kawasan tersebut meskipun terjadi kenaikan pemerintahan sayap kiri dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati demikian, Kolombia tetap memiliki posisi yang sangat strategis karena pengaruh politik, kerja sama militer, serta reputasinya di kawasan. Oleh karena itu, keberhasilan memulihkan Bogota sebagai mitra dekat regional menjadi kemenangan diplomatik yang sangat signifikan bagi Israel.

Di sisi lain, kepergian Gustavo Petro dinilai sebagai pukulan besar bagi perjuangan rakyat Palestina. Petro dinilai secara konsisten membela hak-hak Palestina tanpa menggunakannya sebagai alat pengalihan isu politik domestik, sehingga posisinya memiliki kredibilitas tinggi.

Warisan Politik Petro

Meskipun terjadi perubahan arah diplomasi resmi, Shams meyakini bahwa Gustavo Petro meninggalkan warisan politik yang mendalam terkait cara pandang masyarakat Kolombia terhadap Palestina. Sejak dimulainya perang di Gaza, Kolombia terus diwarnai demonstrasi besar di depan bekas kedutaan Israel di Bogota serta berbagai acara solidaritas.

"Pemerintah Kolombia berikutnya mungkin bisa mengubah kebijakan resmi negara. Namun, mereka tidak akan mudah menghapus transformasi kesadaran yang telah terjadi pada lapisan masyarakat Kolombia mengenai pendudukan dan penderitaan rakyat Palestina," tutur Shams.

Shams menyimpulkan bahwa dukungan bagi Palestina di Kolombia kini tidak lagi terbatas pada kelompok politik kecil, melainkan telah menjadi bagian dari perdebatan publik arus utama. Perjuangan isu Palestina di Kolombia ke depan akan sangat bergantung pada gerakan masyarakat sipil, aktivisme akar rumput, serta warisan politik yang ditinggalkan oleh Petro.

(tps/luc)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]