Menteri Pigai: Perusahaan Pelanggar HAM Mulai Disanksi 2028
Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:20 WIB
Denpasar, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM telah berada di Istana Kepresidenan dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
"Keputusan Perpres tentang Bisnis dan HAM-nya sudah di Istana, tinggal Presiden tanda tangan," kata Pigai saat ditemui di KEK Kura-Kura Sanur, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pigai mengatakan proses penyusunan Perpres tersebut telah melalui tahapan pembahasan, termasuk koreksi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga
Menurut dia, Perpres Bisnis dan HAM tersebut berkaitan dengan salah satu persyaratan Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Pak Airlangga sudah cek, koreksi, karena itu kan salah satu syarat untuk masuk OECD," ujarnya.
Baca Juga
Pigai menjelaskan penerapan ketentuan Bisnis dan HAM nantinya tidak serta-merta langsung memberikan sanksi kepada perusahaan yang dinilai melanggar HAM.
Pemerintah, kata dia, akan terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan mendorong dunia usaha menerapkan mekanisme secara sukarela atau voluntary sebelum masuk pada tahap mandatory (kewajiban).
"Harus sosialisasi dulu, harus ada voluntary dulu, baru nanti mandatory dan pemberian sanksi kepada bisnis yang melanggar HAM itu 2028," katanya.
Pigai menegaskan pemberian sanksi tidak dapat langsung dilakukan setelah Perpres diterbitkan karena dunia usaha perlu mendapatkan waktu untuk mempersiapkan diri.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Tidak bisa langsung begitu ada peraturan presiden langsung besoknya dihukum, tidak boleh. Orang tidak tahu," ujarnya.
Ia juga mencontohkan negara-negara Eropa yang menurutnya turut memberikan waktu bagi dunia usaha untuk mempersiapkan penerapan ketentuan terkait Bisnis dan HAM sebelum sanksi diberlakukan. (Ant)
Ditanya soal Reshuffle, Pigai Mengaku Tak Pernah Bermimpi Lebih Tinggi: Saya Itu Tulus
Ihwal reshuffle kabinet Merah Putih masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Bahkan, sejumlah elite politik, begitu juga Menteri HAM, Natalius Pigai
VIVA.co.id
2 Oktober 2026