Menteri LH pastikan pasar karbon RI harus berbasis aksi iklim nyata - ANTARA News Gorontalo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat memastikan pengembangan pasar karbon Indonesia harus berbasis pada aksi iklim yang nyata, dengan bukti yang kredibel dan tata kelola berintegritas.

Dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menyampaikan pasar karbon tidak boleh hanya dipandang sebagai mekanisme perdagangan, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pemulihan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kita hadapi, mulai dari emisi aktivitas ekonomi, degradasi ekosistem, pengelolaan sampah yang belum memadai, hingga tekanan terhadap hutan, gambut, wilayah pesisir, dan ekosistem laut," kata Menteri LH Jumhur Hidayat.

Hal itu disampaikan pada Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9). Menteri Jumhur menjelaskan pembangunan ekonomi tetap perlu berjalan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun pertumbuhan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya pengurangan emisi, perlindungan ekosistem, serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Selain pengurangan emisi, Menteri LH Jumhur Hidayat juga menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Ekosistem seperti hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem laut, merupakan modal alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat.

Menurutnya, investasi dan kerja sama internasional di bidang karbon harus diarahkan pada aksi yang memberikan manfaat lingkungan nyata, bukan hanya mengejar nilai ekonomi dari unit karbon.

Indonesia membuka ruang bagi pengembangan teknologi dan investasi yang mendukung penguatan aksi iklim dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Masa depan pasar karbon Indonesia, menurut dia, tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit karbon yang diterbitkan atau kecepatan transaksi, tetapi oleh kualitas aksi, kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima masyarakat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri LH: Pengembangan pasar karbon harus berbasis aksi iklim nyata

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor : Debby H. Mano

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top