Mentan Amran perkuat pasokan beras premium di ritel tiga kali lipat

Senin, 21 September 2026 22:35 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol secara terbatas yang dilaksanakan bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9/2026). ANTARA/Harianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya siap memperkuat pasokan beras premium di jaringan ritel hingga tiga kali lipat melalui Perum Bulog guna memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

“Sudahlah, kalau 110 ribu ton sudah digelontorkan, bila perlu kali tiga. Berasnya banyak,” kata Amran ditemui usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin.

Ia mengaku sebagai Kepala Bapanas, pihaknya telah meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke jaringan ritel untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Sebelumnya, Bulog diperintahkan untuk menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar. Menurut Amran, penyaluran tersebut dapat ditingkatkan apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Amran menegaskan penguatan pasokan tersebut penting dilakukan menyusul keluhan mengenai sulitnya mendapatkan beras premium di sejumlah ritel. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena stok beras pemerintah saat ini berada dalam kondisi aman.

Amran mengatakan Bulog memiliki stok yang cukup untuk memperkuat pasokan ke pasar. Ia menyebut stok beras Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton. Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga 2 juta ton.

“Sudah dikirim. Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, 4,6 juta ton hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Sudah, kita kirim. Beras aman,” tegasnya.

Menurut Amran, penguatan pasokan ke ritel menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan beras tersedia di seluruh jalur distribusi. Ia menegaskan stok yang besar harus diikuti dengan distribusi yang lancar hingga ke tingkat konsumen.

Karena itu, apabila penyaluran yang telah dilakukan Bulog belum cukup memenuhi kebutuhan ritel, Mentan Amran meminta volume tersebut ditingkatkan. Langkah ini sekaligus untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan di tingkat konsumen.

Mentan Amran mengatakan pemerintah juga menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pangan secara bersamaan.

Selain memperkuat pasokan beras ke ritel, pemerintah menggelar operasi pasar, menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,4 juta penerima, serta menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan alokasi 1 juta ton.

“Sekarang kita operasi pasar, kemudian bantuan pangan untuk 33,4 juta orang seluruh Indonesia, kemudian SPHP ada 1 juta. Insya Allah turun,” kata Mentan Amran.

Amran optimistis penguatan pasokan dan distribusi tersebut dapat mendorong harga beras kembali terkendali. Menurutnya, ketersediaan stok yang besar harus dipastikan benar-benar sampai kepada masyarakat.

“Pasti turun. Doakan. Pasti turun,” ujar Mentan Amran.

Di sisi lain, Amran memastikan penyaluran beras pemerintah tetap berjalan. Program beras pemerintah yang telah direncanakan juga akan terus dilanjutkan karena stok nasional dinilai mencukupi.

“Berasnya banyak, stoknya banyak. Jalan terus,” pungkas Mentan Amran.

Di tengah upaya memperkuat pasokan, pemerintah juga terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Mentan Amran menyebut terdapat 25 perusahaan yang telah dikirim untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan tegas mulai dari moratorium, pencabutan izin, hingga proses hukum.

“Yang melanggar kita tindak. Ada tiga proses, izinnya dicabut, dimoratorium, dan diproses secara hukum,” tegasnya.

Dia menekankan penindakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku. Pemerintah, kata dia, tidak akan membiarkan praktik yang merugikan masyarakat mengganggu tata kelola perberasan nasional.

Dengan stok beras pemerintah yang mencukupi, Mentan Amran menegaskan pemerintah memiliki ruang untuk terus memperkuat pasokan ke ritel sekaligus menjaga stabilitas harga.

Penyaluran beras akan ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat, sementara pengawasan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan konsumen terus dilakukan untuk memastikan beras tersedia dengan harga yang wajar.

← → Top