Menkeu Suahasil: Defisit APBN "on track" 1,2 persen

Ini 'on track'. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergerak sejalan dengan desain awal (on track), yakni sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2026.

Adapun APBN 2026 dirancang mengalami defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

“Ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen terhadap target APBN. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 25,5 persen (year-on-year/yoy).

Salah satu komponen Pendapatan Negara, yaitu Penerimaan Perpajakan, mencetak realisasi Rp1.847,7 triliun, setara 68,6 persen APBN dan tumbuh 21,8 persen (yoy).

Penerimaan Perpajakan terdiri atas Penerimaan Pajak yang terhimpun sebesar Rp1.607,6 triliun (68,2 persen APBN, tumbuh 24,1 persen yoy) serta Kepabeanan dan Cukai Rp240,1 triliun (71,5 persen APBN, tumbuh 8,5 persen yoy).

Baca juga: Menkeu Suahasil rinci pembagian tugas tiga wamenkeu

Baca juga: Menkeu sebut pendapatan negara sebesar Rp2.341,5 triliun per September

Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkumpul sebesar Rp492,3 triliun, setara 107,2 persen APBN serta tumbuh 41,7 persen (yoy).

Dari sisi Belanja Negara, realisasi penyalurannya tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun, setara 69,2 persen APBN dan tumbuh 19 persen (yoy).

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen APBN, tumbuh 29,6 persen (yoy).

Rinciannya, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp1.069,4 triliun (70,8 persen APBN, tumbuh 33,5 persen yoy) dan Belanja Non-K/L Rp991,9 triliun (60,5 persen APBN, tumbuh 25,7 persen yoy).

Sementara Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan sebesar Rp599,2 triliun atau 86,5 persen APBN. Pertumbuhannya terkoreksi sebesar minus 7,1 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer, yang mencerminkan kemampuan negara mengelola utang, mengalami surplus sebesar Rp125,5 triliun, dari desain yang ditetapkan defisit sebesar Rp89,7 triliun.

Baca juga: Menkeu sebut Spread obligasi RI berhasil ditekan hingga level 188 bps

Baca juga: Menkeu: Konsumsi perlu tumbuh tinggi guna kejar pertumbuhan 6 persen

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← Top