Mendag sebut sektor nuklir masuk pembahasan awal kerangka STM
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan di Jakarta, Rabu, bahwa sektor nuklir menjadi salah satu prioritas pembahasan Pemerintah Indonesia dalam kerangka Strategic Trade Management (STM).
STM merupakan inisiatif tata kelola perdagangan global untuk memastikan barang dan teknologi strategis yang berpotensi memiliki penggunaan ganda (dual-use) secara komersial dan militer tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang berpotensi merugikan keamanan nasional maupun internasional.
Budi menuturkan, penerapan STM sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade) dengan Amerika Serikat.
“Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pembahasan (STM) telah dimulai di sektor nuklir, dengan Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, memimpin pembahasan awal mengenai barang-barang terkait penggunaan energi nuklir,” ucapnya dalam 5th Annual Southeast Asia Forum on Export Controls (SEAFEC).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun menetapkan tiga prioritas utama untuk mendukung implementasi kerangka perdagangan strategis tersebut.
Budi menuturkan, pihaknya akan menetapkan batas kewenangan antar-lembaga yang jelas, menyusun proses bisnis yang sederhana dan transparan agar tidak membebani dunia usaha, serta mengintegrasikan kerangka baru tersebut dengan sistem yang sudah berjalan.
Ia optimis bahwa STM dapat memastikan lalu lintas barang dan teknologi di dalam negeri terkontrol dengan baik, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang aman dan bertanggung jawab.
Sedangkan di tingkat global, sistem tersebut diyakini mampu meningkatkan kepercayaan mitra internasional dan membuka jalan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk bersaing di pasar dunia.
Pemerintah memastikan adopsi STM akan dilakukan dengan pendekatan yang cepat, tapi tetap bertahap untuk memberikan waktu dan ruang yang cukup bagi pelaku usaha dan institusi terkait untuk beradaptasi.
Baca juga: Seskab: Prabowo dan Trump sepakati perdagangan timbal balik
Baca juga: Mendag: Indonesia dapat tarif imbal balik AS 10 persen
Budi menyampaikan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dual-use, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hingga pemanfaatan mineral kritis, Indonesia dituntut untuk mampu menyeimbangkan akses pasar dan keamanan perdagangan.
Sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama multilateral untuk mempertahankan prinsip non-proliferasi senjata nuklir dan pemusnah massal.
Indonesia juga berkomitmen menjalankan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1540 untuk mencegah aktor non-negara memperoleh senjata tersebut.
"Tujuan kami adalah mengembangkan sistem STM berbasis risiko di Indonesia yang memperkuat pengawasan perdagangan strategis, tanpa menjadi hambatan bagi perdagangan, industrialisasi, riset, inovasi, maupun akses teknologi," ujar Budi Santoso.
Kemendag mencatat industri manufaktur kini menyumbang lebih dari 82 persen dari total ekspor Indonesia.
Neraca perdagangan Indonesia pun tercatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar AS pada periode Januari-Juli 2026.
Pada 2025, Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 43,9 miliar dolar AS.
Baca juga: Mendag: Tarif impor AS untuk Indonesia masih bersifat dinamis
Baca juga: Ekonom UI sebut trade diversion AS ke RI bisa capai 7,11 miliar dolar
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.