Marak OTT Kepala Daerah, Tito Karnavian dan KPK Safari ke 10 Wilayah

Bagikan:

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar safari ke 10 wilayah di Indonesia sebagai langkah pencegahan korupsi menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah.

Tito mengatakan kegiatan tersebut akan dimulai pekan depan dengan tujuan menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi para kepala daerah sekaligus memberikan pembekalan agar terhindar dari praktik korupsi.

"Sekarang dengan adanya OTT-OTT KPK ini, saya sudah bekerja sama dengan KPK dan sudah saya temui. Kami akan keliling ke 10 titik, mulai minggu depan 10 titik," kata Tito kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis 30 Juli.

Menurut Tito, kegiatan itu akan melibatkan pimpinan KPK, deputi KPK, serta Wakil Menteri Dalam Negeri yang akan bergantian mengunjungi daerah selama dua hari di setiap titik.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan memetakan persoalan yang dihadapi kepala daerah sekaligus memberikan penjelasan teknis mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah," ujarnya.

Tito mengaku prihatin dengan masih banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT. Namun, ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengganti kepala daerah karena mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah.

"Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui pilkada. Beda kalau saya dahulu pernah menjadi Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk, pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada enggak bisa karena dipilih oleh rakyat," katanya.

Ia menambahkan, maraknya OTT terhadap kepala daerah juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Tito, pemerintah tengah mencari formulasi untuk memperkuat kapasitas kepala daerah, baik sebelum maupun setelah menjabat.

"Kemarin pada waktu di IPDN juga saya sampaikan. Itu termasuk tadi kita pembahasan bagaimana cara memperkuat kemampuan kepala daerah ini sebelum dia menjabat dan pada saat dia sudah menjabat terpilih karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya mengerti birokrasi," ujarnya.

BACA JUGA:

Tito mencontohkan kepala daerah yang berasal dari kalangan artis maupun pengusaha berpotensi menghadapi kendala dalam memahami mekanisme birokrasi sehingga lebih rentan dimanfaatkan oleh bawahannya apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai.

"Ini yang perlu teknis dan sangat teknis. Dia kalau mengerti hal yang umum saja mungkin akan dibohongin sama bawahannya," pungkasnya.