Komisi VII DPR RI dorong akses KUR dan hilirisasi pertanian di Taput - ANTARA News Sumatera Utara

Tapanuli Utara (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penguatan akses Kredit Usaha Rakyat bagi pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai upaya mempercepat pemulihan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay dan diterima Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (3/9).

Saleh mengatakan penyaluran KUR harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak boleh memberikan beban tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

"Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang bertumpu pada sektor pertanian, industri kerajinan ulos, serta pariwisata, sekaligus menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh permodalan.

Pemkab Tapanuli Utara, kata Jonius, terus mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi serta hilirisasi sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan durian lokal sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan petani.

"Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat," ujar Jonius.

Ia mengatakan Pemkab Tapanuli Utara juga siap melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar akses pembiayaan, termasuk KUR, dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawasi implementasi KUR sekaligus mendorong pengembangan UMKM dan sektor produktif di daerah.

Pewarta: Rinto Aritonang
Editor : Akung

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top