Ketua DPRD Belitung sampaikan kondisi tata niaga timah ke Kemenhan RI - ANTARA News Bangka Belitung
Tanjungpandan (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani menyampaikan permasalahan dan kondisi tata niaga timah di Belitung kepada Kementerian Pertahanan RI.
"Kondisi pertambangan timah saat ini tidak hanya berdampak pada regulasi dan tata kelola semata, tetapi berimbas langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Belitung," kata Vina saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikan Vina saat mendampingi jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, dan Ketua DPRD Belitung Timur dalam audiensi strategis bersama Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Kamis.
Ia menyoroti dua isu utama yang menjadi akar permasalahan tata niaga timah saat ini, yakni disparitas harga timah yang jauh dibandingkan harga pasar dunia, serta minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Ia mengatakan saat ini, harga pembelian bijih timah di tingkat masyarakat lokal sangat rendah.
"Di sisi lain, kuota RKAB yang disetujui pemerintah pusat dinilai berada jauh di bawah potensi riil kandungan timah yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya.
Guna mengurai persoalan tersebut, lanjut dia, DPRD Kabupaten Belitung mendorong adanya penyesuaian dan peningkatan kuota RKAB dari pemerintah pusat.
Peningkatan kuota ini dinilai penting agar PT Timah Tbk melalui mitra resmi dapat optimal menyerap hasil tambang masyarakat.
Di sisi lain, langkah ini juga diyakini efektif menekan risiko penyelundupan serta mencegah potensi kehilangan penerimaan daerah dan negara.
"Kami memohon adanya kepastian tata kelola niaga timah sehingga masyarakat bisa menambang dan menikmati hasil kekayaan alam di tanah kelahirannya sendiri," katanya.
Melalui koordinasi bersama Kemenhan RI dan kementerian/lembaga terkait ini diharapkan dapat melahirkan regulasi pertambangan rakyat yang tertata baik, adil, memberikan kepastian hukum, serta tetap ramah lingkungan.
Ia juga berharap agar persoalan ini dapat lebih cepat diselesaikan karena dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas keamanan dan berpotensi terjadi gejolak di masyarakat.
"Yang pada ujungnya akan mengganggu ketahanan daerah dan nasional," ujarnya.
Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.