Ketika perang Rusia-Ukraina menguji politik luar negeri Indonesia - ANTARA News Megapolitan

Jakarta (ANTARA) - Perang Rusia - Ukraina bukan lagi sekadar konflik bersenjata antara dua negara yang bertetangga. Perang ini telah menjelma menjadi episentrum perebutan pengaruh geopolitik dunia yang mempertemukan kepentingan Rusia dengan blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO. 

Di balik dentuman senjata dan kehancuran kota-kota di Ukraina, sesungguhnya sedang berlangsung pertarungan yang lebih besar: perebutan tatanan dunia baru (new world order), pengaruh politik global, serta dominasi ekonomi dan keamanan internasional.

Konflik yang pecah pada Februari 2022 telah mengakhiri optimisme bahwa era globalisasi mampu meredam rivalitas antarnegara besar. Sebaliknya, dunia kini memasuki fase baru yang ditandai oleh meningkatnya fragmentasi geopolitik, perlombaan persenjataan, perang sanksi ekonomi, hingga kompetisi teknologi dan energi. 

Tidak ada satu pun negara yang benar-benar berada di luar pusaran konflik tersebut. Bahkan negara-negara yang secara geografis jauh dari medan perang, termasuk Indonesia, turut merasakan dampaknya melalui lonjakan harga energi, gangguan pasokan pangan, tekanan inflasi, ketidakpastian perdagangan internasional, dan meningkatnya risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Lebih dari itu, perang Rusia - Ukraina telah menjadi ujian nyata bagi arah politik luar negeri banyak negara, khususnya negara-negara berkembang yang selama ini berupaya menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar. Indonesia pun tidak luput dari dilema tersebut. Di satu sisi, Indonesia harus tetap konsisten menjunjung prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. 

Di sisi lain, Indonesia juga dituntut melindungi kepentingan nasional di tengah tekanan geopolitik yang semakin tajam. Dalam konteks inilah, perang Rusia - Ukraina bukan sekadar krisis regional di Eropa, melainkan momentum yang menguji relevansi, konsistensi, dan ketangguhan politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia di tengah dunia yang semakin terpolarisasi.

Fakta menunjukkan bahwa dampak perang tersebut melampaui kawasan Eropa. Berdasarkan berbagai laporan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan PBB, perang Rusia - Ukraina telah memicu lonjakan harga minyak mentah, gas alam, gandum, pupuk, serta berbagai komoditas strategis yang menjadi kebutuhan dunia. 

Rantai pasok global mengalami gangguan serius, inflasi meningkat di banyak negara, dan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan. Indonesia sebagai negara yang terintegrasi dalam sistem ekonomi global tidak dapat menghindari dampaknya.

Kenaikan harga energi meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara terganggunya pasokan pangan dunia berkontribusi terhadap kenaikan harga bahan pokok dan memperbesar risiko inflasi domestik. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam era globalisasi, konflik bersenjata di satu kawasan dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi dan politik yang dirasakan hingga ribuan kilometer jauhnya.

Dari perspektif teori realisme, kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem internasional yang bersifat anarkis sebagaimana dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dan kemudian dikembangkan oleh Kenneth Waltz melalui teori Structural Realism. 

Dalam pandangan realisme, negara merupakan aktor utama yang selalu berupaya mempertahankan keamanan dan memperbesar kekuatannya di tengah tidak adanya otoritas global yang mampu menjamin keamanan semua negara. Perang Rusia - Ukraina dapat dipahami sebagai manifestasi dari kompetisi kekuatan tersebut.

Rusia memandang perluasan NATO ke kawasan Eropa Timur sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanan nasionalnya, sedangkan negara-negara Barat melihat dukungan terhadap Ukraina sebagai upaya mempertahankan tatanan internasional yang berbasis pada penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Dengan demikian, konflik ini merupakan cerminan klasik dari politik kekuasaan (power politics) yang masih mendominasi hubungan internasional.

Apabila dianalisis melalui perspektif Liberalisme, perang ini justru memperlihatkan kegagalan institusi internasional dalam mencegah eskalasi konflik. Tokoh-tokoh seperti Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa kerja sama internasional, organisasi multilateral, serta interdependensi ekonomi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perang. 

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), maupun berbagai forum multilateral lainnya belum mampu menghentikan konflik secara efektif. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika kepentingan strategis negara-negara besar bertabrakan, mekanisme multilateralisme sering kali menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan penyelesaian yang cepat dan mengikat.

Di tengah dinamika tersebut, posisi Indonesia menjadi semakin penting sekaligus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia berada pada persimpangan antara menjaga konsistensi terhadap prinsip hukum internasional dan melindungi kepentingan nasional di tengah rivalitas geopolitik global. 

Indonesia tidak memilih bergabung dalam blok Barat maupun mendukung tindakan militer Rusia. Sebaliknya, Indonesia menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara, menyerukan penghentian kekerasan, serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi. 

Sikap tersebut bukan merupakan bentuk ketidakberanian mengambil posisi, melainkan implementasi nyata dari doktrin politik luar negeri bebas dan aktif yang telah menjadi identitas diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bebas menentukan sikap sesuai kepentingan nasional dan aktif berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dunia. 

Dalam konteks kekinian, prinsip tersebut semakin relevan karena dunia kembali menghadapi kecenderungan munculnya politik blok, meningkatnya rivalitas antarnegara besar, serta fragmentasi tatanan internasional.

Indonesia dituntut untuk mampu menjaga hubungan strategis dengan Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, maupun negara-negara berkembang lainnya tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Lebih jauh, perang Rusia - Ukraina juga mengonfirmasi relevansi konsep Middle Power Diplomacy. Menurut Andrew F. Cooper, negara-negara middle power tidak mengandalkan kekuatan militer sebagai instrumen utama, melainkan memanfaatkan diplomasi, pembangunan konsensus, dan kerja sama multilateral untuk memengaruhi tata kelola global. 

Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memainkan peran tersebut melalui keanggotaannya di G20, kepemimpinannya di ASEAN, serta reputasinya sebagai negara yang konsisten mendorong penyelesaian konflik secara damai. 

Upaya Indonesia menjaga komunikasi dengan Rusia dan Ukraina serta mempertahankan fungsi forum G20 sebagai ruang kerja sama ekonomi merupakan contoh bagaimana diplomasi dapat digunakan untuk meredakan polarisasi internasional.

Pada akhirnya, perang Rusia - Ukraina memberikan pelajaran penting bahwa geopolitik abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan negara mengelola diplomasi, ketahanan ekonomi, keamanan energi, serta posisi strategis dalam jaringan kerja sama internasional. 

Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan sekadar memilih berpihak kepada salah satu kekuatan dunia, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri tetap berorientasi pada kepentingan nasional tanpa mengorbankan komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional. 

Di tengah dunia yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian, politik luar negeri bebas dan aktif harus terus dimaknai sebagai strategi diplomasi yang adaptif, independen, dan mampu menjaga ruang gerak Indonesia di antara rivalitas kekuatan-kekuatan besar dunia.

Andi Sopiandi, Mahasiswa Studi Magister Ilmu Politik Universitas Nasional.

Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.