Kepala Bakom yang Agresif Malah Berpotensi Jadi Beban Politik Pemerintah
AKURAT.CO Gaya komunikasi publik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, semestinya lebih bijak agar menjadi jembatan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai gaya komunikasi Qodari yang dinilai agresif justru berpotensi memunculkan resistensi publik dan menjadi beban politik bagi pemerintah.
Posisi Kepala Bakom memiliki fungsi strategis sebagai penyampai informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, gaya komunikasi yang dibangun harus mampu meredam polemik, bukan sebaliknya.
Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Berisiko Turunkan Kepercayaan Publik ke Pemerintah
"Ya mestinya sebagai Kepala Bakom itu berkomunikasi lebih wise, lebih bijak, menjadi penyambung lidah pemerintah ke publik, ke masyarakat. Jadi gaya komunikasinya harus lentur, harus bijaksana, harus baik, harus ramah, harus sopan, dan tentu juga objektif dalam menjelaskan program-program pemerintah maupun dalam merespons kritik-kritik dari publik," kata Ujang saat dihubungi Akurat.co, Minggu (19/7/2026).
Meski demikian, dia menyerahkan penilaian mengenai efektivitas komunikasi Bakom kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima langsung pesan-pesan pemerintah.
"Kalau bicara efektif belum efektif, biar publik yang menilai. Publik yang melihat gaya komunikasi Kepala Bakom itu bagus atau tidak. Karena bagaimanapun publik yang berhak mengkritisi terkait jalannya komunikasi pemerintah yang di-handle oleh Bakom," ujarnya.
Ujang juga menilai gaya komunikasi yang dianggap terlalu agresif dapat memperbesar sentimen negatif terhadap Bakom, baik terhadap figur pimpinan maupun lembaganya.
Baca Juga: Gaya Komunikasi Qodari Belum Mampu Jembatani Pemerintah dengan Publik, Bisa Jadi Bumerang
"Ya bisa terjadi seperti itu. Karena dengan gaya komunikasi yang misalkan dianggap agresif, dianggap kurang pas, dianggap kurang baik, maka akan memunculkan sentimen negatif kepada Kepala Bakom itu sendiri, khususnya kepada Bakom secara kelembagaan," katanya.
Karena itu, dia mendorong agar pola komunikasi pemerintah dievaluasi apabila memang dinilai publik terlalu konfrontatif.
"Dan itu harus diperbaiki gaya komunikasi seperti itu kalau memang publik menganggap komunikasinya dianggap agresif," ucapnya.