Kenapa Trump 'Jilat Ludah Sendiri' Pungut Biaya 20% di Selat Hormuz?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat gebrakan. Di tengah saling serang dengan Iran di Timur Tengah, ia mengatakan bahwa AS akan mengambil alih Selat Hormuz.

Tak hanya itu, ia mengatakan akan ada biaya yang dikenakan sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim. Selat Hormuz sendiri berada di antara Iran dan Oman, tepatnya menghubungkan Teluk Persia (Persian Gulf) dan Teluk Oman (Gulf of Oman) untuk selanjutnya ke Laut Arab serta Samudra Hindia.

Jalur ini merupakan salah satu chokepoint maritim paling penting di dunia karena menjadi pintu keluar utama ekspor minyak dari negara-negara Teluk. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia dan sebagian besar ekspor LNG dari negara-negara Teluk melewati jalur ini dalam kondisi normal.

Pilihan Redaksi

• Rumah Anggota Dewan Digerebek, Sempak-Bra Emas & Rp 1,03 T Ditemukan
• Trump Klaim Bakal Kuasai Selat Hormuz, Semua Kapal Diminta Bayar 20%
• Timteng Makin Ngeri, Potret Houthi Yaman Bombardir Bandara Saudi
• Pejabat Partai Dipecat, Terjerat Korupsi Keluarga hingga Skandal Seks
• Kepala Pria Nyangkut di Jendela Pesawat saat Terbang, Ini Kronologinya

Perlu diketahui semenjak perang dengan AS, Iran meminta hak untuk memungut biaya di Selat Hormuz dan ditolak AS. Namun AS sempat menolak, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan pungutan semacam itu bertentangan dengan hukum internasional, bersama negara-negara Barat.

Lalu kenapa kini Trump "menjilat ludahnya sendiri"?

Mengutip Politico, Selasa (14/7/2026), Trump mengatakan hal ini untuk "mengawasi salah satu jalur minyak paling penting di dunia yang telah menjadi pusat perang AS yang semakin meningkat dengan Iran". Dikatakannya, "AS akan menjadi penjaga selat tersebut".

"AS, mulai saat ini, akan dikenal sebagai 'PENJAGA SELAT HORMUZ,'" klaimnya.

"Tetapi dengan demikian, dan demi KEADILAN, akan mendapat penggantian, sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim, untuk setiap dan semua biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan memberikan keselamatan dan keamanan di bagian dunia yang sangat bergejolak ini," tambahnya menyebut "biaya perlindungan".

"Proses dan pembentukannya akan segera dimulai."

Lalu bagaimana Respons Iran?

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dalam postingan X bahwa Iran dan bukan AS yang berhak mengendalikan Selat Hormuz. Karena itu, Iran berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.

"20% tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil," tulis Araghchi.

Bagaimana Respons Dunia?

Dunia juga merespons Trump. Presiden Goldwyn Global Strategies David Goldwyn, mengatakan tarif sebesar 20% pada kapal adalah "tingkat yang terlalu tinggi" terutama karena "tidak jelas apakah AS dapat memberikan perjalanan yang aman".

"Jika AS mampu mengawal kapal dengan aman dan menjamin tidak ada ancaman dari Iran, kita akan melihat hal itu terjadi dalam beberapa minggu terakhir," kata Goldwyn kepada CNBC dalam wawancara telepon.

"Jadi menurut saya ini hanya sekadar gertakan," tegasnya.

Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Maritime Organization/IMO, yang mengatur transportasi maritim, dengan tegas menentang pengenaan biaya untuk melewati selat yang digunakan untuk navigasi internasional.

"Tidak ada dasar hukum untuk memberlakukan tarif wajib hanya untuk transit melalui selat," kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan kepada CNBC International.

Sementara itu, pelaku industri pelayaran mempertanyakan legalitas maupun implementasi kebijakan tersebut. Mereka menilai tidak ada dasar hukum internasional dan bagaimana mekanismenya.

(sef/sef)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]