Kemensos Pimpin Survei MIPAA 2026 Demi Kebijakan Lansia RI yang Tepat Sasaran |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Sosial (Kemensos) memimpin pelaksanaan survei Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) 2026 untuk Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan dengan menghimpun masukan krusial dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (LSM) guna membentuk kebijakan kesejahteraan lanjut usia (lansia) nasional yang lebih matang.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, dalam sambutan pembuka yang dibacakan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Lansia Suratna pada Kamis (24/9), menegaskan bahwa Indonesia telah diminta untuk melaporkan kemajuan implementasi kebijakan. "Indonesia has been asked to report on the progress of policy implementation, including achievements, challenges, gaps, and priorities that need to be strengthened," ujarnya.
Konsolidasi publik untuk survei MIPAA nasional ini diselenggarakan pada 23-24 September 2026 di Jakarta. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi data nasional terkait kebijakan, program, serta pencapaian di bidang pembangunan lansia sebelum disampaikan di panggung global.
Alat Ukur Komitmen Global
MIPAA berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa efektif Indonesia menerjemahkan visi strategisnya untuk pembangunan lansia ke dalam aksi nyata. Survei ini terdiri dari 49 pertanyaan indikator yang mencakup kebijakan nasional, peran lansia dalam pembangunan, kesejahteraan dan kesehatan, lingkungan yang mendukung, serta isu lintas generasi.
"Pembangunan lansia diposisikan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai Agenda SDGs 2030, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pembangunan Lansia dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Suratna.
Proses konsolidasi ini mencakup asesmen terhadap berbagai sektor vital. Beberapa di antaranya adalah perlindungan sosial dan pensiun, layanan kesehatan, perawatan jangka panjang, kesehatan mental dan demensia, dukungan bagi pengasuh, ketenagakerjaan, aksesibilitas, transportasi, literasi digital, hingga perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
Kemensos juga menekankan pentingnya data yang terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, status disabilitas, dan wilayah geografis. Hal ini krusial untuk menjamin respons nasional yang didukung oleh bukti yang kuat. "Kualitas respons nasional Indonesia sangat bergantung pada akurasi data, bukti implementasi, dan kejelasan celah yang berhasil kita identifikasi," tegas Suratna.
Hasil dari konsolidasi ini tidak hanya akan menjadi bahan laporan di tingkat Asia-Pasifik dan internasional. Lebih dari itu, data tersebut juga akan dijadikan bahan evaluasi internal untuk memperkuat kebijakan pembangunan lansia di dalam negeri.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara