Kadin Dorong 3 Persen KUR Alsintan Diperluas untuk Dukung Program MBG
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Peternakan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Protein Kadin Indonesia, Cecep Muhammad Wahyudin, dalam audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Cecep mengatakan penguatan ekosistem protein menjadi penting seiring kebutuhan pangan bergizi dalam program MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program tersebut menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Baca Juga: BI Dorong 25 Bank Kurangi SSB dan Optimalkan Likuiditas untuk Kredit
"Kita menyampaikan empat program utama Satgas Protein. Pertama adalah hilirisasi untuk produk-produk hasil pertanian dan peternakan yang berkaitan dengan protein," kata Cecep dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
"Kedua, desentralisasi ayam petelur. Ketiga, pengembangan kawasan sapi perah di Indonesia. Keempat, digitalisasi sistem dari hulu sampai dengan hilir," lanjutnya.
Salah satu usulan yang dibawa Kadin dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan pembiayaan. Kadin mendorong agar alokasi 3% KUR untuk Alsintan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh pelaku usaha secara individual, tetapi juga untuk klaster atau ekosistem usaha yang menopang rantai pasok protein.
Menurut Cecep, pendekatan berbasis klaster diperlukan karena rantai pasok protein melibatkan banyak pelaku, mulai dari petani dan peternak hingga pengolahan dan distribusi.
"Kita mengajukan 3% KUR Alsintan itu untuk klasternya dimasukkan. Karena ini akan melibatkan masyarakat, itu menjadi bagian daripada satu ekosistem supply chain," ujarnya.
Usulan tersebut menempatkan pembiayaan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat produksi di tingkat hulu. Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan untuk MBG tidak hanya mengandalkan pasokan yang sudah tersedia, tetapi juga mendorong kapasitas produksi di daerah.
Kadin juga meminta pemerintah mempercepat pengembangan kawasan sapi perah di Indonesia. Penguatan sektor tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri sekaligus membangun pasokan protein hewani secara lebih berkelanjutan.
Kementerian Pertanian sebelumnya juga telah mendorong investasi sapi perah dan perluasan akses pembiayaan peternak untuk mendukung kebutuhan susu nasional, termasuk kebutuhan MBG.
Pada Juli 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah berkomitmen mempercepat swasembada susu melalui peningkatan produksi dalam negeri.
Salah satu proyek yang dikembangkan di Brebes, Jawa Tengah, memiliki kapasitas hingga 30.000 ekor sapi perah dan ditargetkan menghasilkan 180.000 ton susu segar per tahun.
Dalam audiensi tersebut, Kadin meminta agar pengembangan kawasan sapi perah juga didukung kemudahan proses importasi serta pembiayaan dengan skema kredit yang lebih lunak dan tenor panjang.
"Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan sapi perah, harapannya pemerintah bisa memberikan lebih mudah lagi importasi dan juga kredit yang lunak dan panjang," kata Cecep.
Selain produksi, Kadin menilai kepastian pasar menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem protein.
Karena itu, Kadin mengusulkan adanya off-taker atau pihak pembeli yang dapat menyerap hasil produksi secara berkelanjutan. Salah satu lembaga yang dinilai memiliki kapasitas tersebut adalah BGN sebagai penyelenggara program MBG.
Baca Juga: KADIN Bidik UMKM Jadi Motor Pengadaan Pemerintah dan Ekspor
"Kita ingin ada off-taker yang terjamin. Harapannya Kementan bisa membuka wacana untuk kolaborasi dengan BGN sebagai off-taker yang hari ini paling besar," ujar Cecep.
Usulan ini berkaitan dengan skala program MBG yang terus berkembang. Pada Januari 2026, BGN mencatat sebanyak 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan menjangkau sekitar 59,86 juta penerima manfaat.
BGN juga mencatat distribusi anggaran operasional MBG pada awal 2026 mencapai sekitar Rp855 miliar per hari dan diproyeksikan meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat.
Dengan skala tersebut, kebutuhan bahan pangan untuk MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan di tingkat SPPG. Program tersebut juga membutuhkan ketersediaan komoditas secara konsisten dari sektor pertanian dan peternakan.
Cecep mengatakan empat program yang disampaikan Kadin dirancang untuk membangun ekosistem protein yang terintegrasi.
Pertama, hilirisasi produk pertanian dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas protein. Kedua, desentralisasi ayam petelur untuk memperluas basis produksi telur di berbagai daerah.
Ketiga, pengembangan kawasan sapi perah untuk meningkatkan produksi susu nasional. Keempat, digitalisasi dari hulu hingga hilir untuk memperkuat integrasi dan pemantauan rantai pasok.
"Kita berharap empat program ini dapat membangun ekosistem protein yang lebih terintegrasi sekaligus melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah," kata Cecep.
Penguatan produksi di sektor hulu juga sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mendorong peningkatan pasokan protein hewani untuk MBG.
Kementan, misalnya, telah memperkuat pengawasan mutu pakan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan pasokan susu, telur, serta daging.
Cecep mengatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan respons positif terhadap sejumlah usulan yang disampaikan Kadin dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, pemerintah juga menunjukkan keinginan untuk mempercepat tindak lanjut atas sejumlah agenda yang dibahas.
"Respons Pak Menteri sangat baik. Alhamdulillah, di luar ekspektasi juga, Pak Menteri tampaknya ingin bergerak cepat karena memang sejalan dengan apa yang diajukan oleh kita," kata Cecep.
Bagi Kadin, tindak lanjut dari pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara produksi pertanian dan peternakan dengan kebutuhan pangan dalam program MBG.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, penguatan pasokan protein menjadi bagian penting agar kebutuhan program tidak hanya dipenuhi dari sisi distribusi makanan, tetapi juga ditopang kapasitas produksi nasional dari hulu hingga hilir.