Hasto: Demokrasi Indonesia dijaga lewat pemilu bebas dan adil - ANTARA News Jawa Timur
Surabaya (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan demokrasi Indonesia hanya dapat dijaga melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang bebas, jujur, adil, serta terbebas dari intervensi kekuasaan.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang kuat, partai yang terlembaga, serta pemilu yang berlangsung tanpa intervensi negara maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilu tidak boleh diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, karena hakikatnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat," ujar Hasto saat menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi Chaniago di Universitas Airlangga Surabaya, Senin.
Menurut Hasto, forum akademik memiliki posisi strategis untuk mengkaji berbagai fenomena politik, mulai dari perubahan perilaku pemilih, pelemahan institusi politik, hingga tantangan terhadap ketahanan demokrasi Indonesia.
Ia mengatakan penguatan kelembagaan partai politik berkaitan erat dengan party resilience sekaligus democracy resilience.
"Demokrasi akan menjadi rapuh apabila politik terlalu bergantung pada figur, kekuatan modal, mobilisasi aparatur, maupun campur tangan negara dalam kompetisi politik," katanya.
Karena itu, kata Hasto, seluruh tahapan Pemilu harus dijaga agar berlangsung independen, mulai dari penyusunan regulasi, pencalonan, kampanye, penggunaan fasilitas negara, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
"Ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam kompetisi politik, yang rusak bukan hanya satu partai atau satu peserta pemilu, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri," tegasnya.
Hasto juga mengaitkan persoalan tersebut dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 yang akan diperingati PDI Perjuangan dalam waktu dekat.
Menurutnya, peristiwa itu menjadi pelajaran sejarah mengenai bahaya campur tangan negara terhadap kehidupan politik, kebebasan berserikat, dan independensi partai politik.
"Peristiwa 27 Juli mengajarkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan konflik internal partai, membungkam suara kritis, mengontrol pemberitaan, serta mencari kambing hitam atas persoalan yang justru lahir dari tata kelola kekuasaan yang otoriter," katanya.
Ia menilai peringatan Peristiwa 27 Juli tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar praktik otoritarianisme tidak kembali tumbuh dalam kehidupan demokrasi.
"Otoritarianisme hari ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia dapat muncul melalui pembatasan ruang kritik, pelemahan masyarakat sipil, penggunaan hukum secara selektif, kontrol terhadap ruang publik, hingga penyempitan kebebasan berekspresi," ujarnya.
Hasto menegaskan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kebebasan akademik merupakan fondasi utama demokrasi yang harus terus dijaga.
"Demokrasi memerlukan kritik. Demokrasi memerlukan checks and balances serta alternatif-alternatif kebijakan. Bahkan kebijakan yang diklaim baik untuk rakyat tetap harus diuji dari sisi filosofi, strategi, operasionalisasi, pengawasan, hingga manfaatnya bagi masyarakat. Stabilitas yang dibangun dengan membungkam kritik bukanlah stabilitas demokratis," katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.