Gubernur Jateng serukan kerja kolaboratif lintas sektor guna turunkan stunting

Senin, 21 September 2026 22:38 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden berkaitan dengan penyelenggaraan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting, di Semarang, Senin (21/9/2026). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyampaikan upaya penurunan kasus stunting di wilayah tersebut membutuhkan kerja kolaboratif berbagai pemangku kepentingan.

"Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting," katanya, di Semarang, Senin, saat audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) berkaitan dengan penyelenggaraan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting.

Rencananya, Setwapres akan menggelar konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) di Kota Semarang pada 22-23 September 2026.

Karena itu ia menyambut positif rencana kegiatan Setwapres tersebut mengingat upaya penurunan dan pencegahan stunting tak bisa dilakukan sendiri-sendiri.

Ia mengatakan kerja-kerja kolaboratif yang perlu dilakukan antara lain pendampingan, pencegahan pernikahan dini, dan sebagainya.

Pada kesempatan itu Gubernur Ahmad Luthfi berharap keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bupati/wali kota, pemerintah desa, hingga PKK.

Menurut dia, penurunan dan pencegahan stunting merupakan modal dasar dalam rangka menyiapkan generasi yang akan datang. "Anak-anak harus dipersiapkan sejak dini mulai pranikah, masa kehamilan, sampai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng Zulfachmi Wahab menambahkan komitmen penurunan stunting sudah dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor, salah satunya dengan mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus hidup, termasuk pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko stunting.

"Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85 persen stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 HPK," katanya.

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jateng sebesar 9,93 persen atau menunjukkan tren penurunan sejak 2024. Namun, masih ada kesenjangan atau disparitas antar-wilayah, misalnya Wonosobo 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10 persen seperti Demak sudah dua persen.

Sementara itu Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto menjelaskan rakor teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan merupakan tindak lanjut apa yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kualitas SDM.

"Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting," katanya.

Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting secara nasional sudah turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen, sedangkan target untuk tahun 2029 sekitar 15 persen sehingga diperlukan kerja keras.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top