Gubernur Gorontalo terbitkan edaran antisipasi bencana kekeringan - ANTARA News Gorontalo

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang kesiapsiagaan dan antisipasi ancaman bencana kekeringan, krisis air bersih, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau.

Surat Edaran Nomor 360/BPBD/1005/VII/2026 yang ditetapkan pada 17 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo Syahbuddin Buata, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi di Gorontalo, Senin, mengatakan surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan upaya mitigasi bencana.

"Surat edaran ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Provinsi Gorontalo agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran hutan dan lahan," katanya.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera melakukan deteksi dini serta pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan rawan kebakaran hutan maupun lahan. Pemetaan itu menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi dan penyaluran bantuan apabila terjadi kondisi darurat.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla melalui patroli di kawasan rawan, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau.

Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengelolaan air seperti embung, waduk, saluran irigasi, hingga fasilitas penyediaan air bersih menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat.

"Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih sejak sekarang. Dengan persiapan yang matang, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih," ujar Syahbuddin.

Surat edaran tersebut juga menginstruksikan pemerintah daerah melakukan langkah mitigasi di sektor pertanian untuk mengantisipasi penurunan produktivitas akibat berkurangnya ketersediaan air, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta mengaktifkan Posko Siaga Darurat Bencana guna mempercepat koordinasi lintas sektor.

Seluruh pemerintah kabupaten dan kota juga diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada Gubernur Gorontalo melalui BPBD Provinsi Gorontalo sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Syahbuddin mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila menemukan titik api atau indikasi kekeringan.

"Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat, kita berharap Gorontalo dapat melewati musim kemarau tahun ini dengan aman dan meminimalkan risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat maupun lingkungan," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top