El nino, ekonomi keluarga, dan tanah sebagai kunci - ANTARA News Jawa Timur

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Indonesia kembali menghadapi peringatan iklim yang bukan gangguan musiman biasa. El nino bukan sekadar istilah meteorologi, melainkan sinyal risiko bagi pertanian, pangan, air, kebakaran lahan, dan bermuara pada ekonomi dan pendapatan rumah tangga petani.

Saat ini, 36-37 persen ekonomi rumah tangga di Indonesia atau sekitar 27 juta rumah tangga pertanian terancam terganggu jika kebijakan negara tidak tepat. Satu dari tiga rumah tangga di Indonesia adalah rumah tangga petani yang ekonominya rentan terganggu.

Ketika El nino terjadi, sebagian wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dampaknya prduksi pertanian yang terganggu, debit sungai yang menurun, peningkatan risiko kebakaran, serta tekanan lebih besar terhadap sumber air.

El nino merupakan fenomena iklim alami yang berawal dari Samudra Pasifik tropis. Dalam kondisi normal, angin pasat mendorong massa air hangat ke arah barat, menuju Indonesia dan Pasifik barat. Air hangat ini membantu pembentukan awan dan hujan di wilayah maritim Indonesia.

Namun, saat El nino terjadi, pemanasan permukaan laut bergeser ke Pasifik tengah dan timur. Sirkulasi atmosfer ikut berubah, sehingga pusat pembentukan hujan juga bergeser menjauh dari sebagian wilayah Indonesia.

Akibatnya, banyak daerah di Indonesia dapat mengalami musim kering yang lebih panjang atau lebih intens. Dampaknya tidak seragam di semua pulau, tetapi wilayah selatan Indonesia, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sering lebih rentan terhadap berkurangnya hujan pada musim kemarau.

Pada konteks pertanian, ini berarti penanaman padi bisa terlambat, kebutuhan irigasi meningkat, cadangan air menurun, dan risiko gagal panen bertambah.

Dunia semakin panas

El nino saat ini tidak terjadi dalam iklim yang stabil. Ia terjadi di dunia yang sudah lebih panas akibat perubahan iklim. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca telah meningkatkan suhu atmosfer, lautan, dan daratan.

Pemanasan ini mengubah karakter kekeringan. Suhu yang lebih tinggi mempercepat penguapan, mengeringkan tanah lebih cepat, meningkatkan kebutuhan air tanaman, memperbesar tekanan panas, dan membuat kebakaran lebih mudah terjadi.

Bagi Indonesia, risikonya bersifat majemuk. El nino cenderung mengurangi curah hujan di banyak wilayah, sementara perubahan iklim meningkatkan suhu dan tekanan air.

Dengan kata lain, petani tidak hanya menghadapi “kurang hujan”, tetapi juga tanah yang lebih cepat kering, tanaman yang lebih mudah stres, dan musim tanam yang semakin sulit diprediksi. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi lebih panas, dengan banyak wilayah diperkirakan mengalami kenaikan suhu sekitar 1–2°C pada pertengahan abad ini.

Perubahan curah hujan juga tidak sederhana. Beberapa wilayah dapat menjadi lebih kering, terutama di bagian selatan, sementara wilayah lain dapat mengalami kecenderungan lebih basah atau hujan yang lebih ekstrem.

Jadi, masa depan Indonesia bukan sekadar “lebih panas”. Tantangannya lebih rumit: hujan lebih tidak menentu, kejadian ekstrem lebih kuat, dan ketidaksesuaian antara kapan air tersedia dan kapan pertanian membutuhkannya.

Ekonomi keluarga

Pertanian adalah sektor tempat tekanan ini paling cepat terlihat. Padi sangat bergantung pada hujan yang dapat diprediksi, ketersediaan irigasi, dan ketepatan awal musim tanam. Jagung, hortikultura, perkebunan, dan peternakan juga rentan terhadap panas, kekeringan, hama, penyakit, dan keterbatasan air.

Saat El nino, musim tanam dapat mundur, hasil panen menurun, kebutuhan irigasi meningkat, efisiensi pupuk melemah, dan harga pangan menjadi isu politik yang sensitif yang dapat mendongkrak inflasi, terutama oleh komoditas penting yang mudah bergejolak, seperti beras dan cabai.

Ancaman ini bukan hanya soal gagal panen. Hal yang dipertaruhkan adalah stabilitas seluruh sistem pangan dan ekonomi keluarga.

Ketika produksi terganggu, pendapatan petani menurun, konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi, pemerintah terdorong melakukan impor atau program darurat, dan tekanan untuk membuka lahan baru kembali meningkat.

Indonesia berada dalam posisi yang sulit: sebagai negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, negara dengan emisi besar dari sektor lahan, dan negara yang ingin memperkuat kemandirian pangan.

Tanah berada di pusat ketiga persoalan tersebut.

Bukan membuka lahan

Ketahanan pangan masih terlalu sering diterjemahkan sebagai peningkatan produksi dengan perluasan lahan. Ketika harga beras naik atau El nino mengancam produksi, respons kebijakan yang muncul biasanya adalah membuka lahan baru, membangun food estate, atau mengonversi lahan untuk komoditas strategis.

Pendekatan ini tampak cepat dan tegas, tetapi dapat menciptakan ketahanan pangan yang rapuh. Jika produksi baru berasal dari deforestasi, pengeringan gambut, lahan terdegradasi, atau tanah yang belum dipahami kapasitasnya, keuntungan produksinya mungkin hanya sementara.

Sementara itu, biaya ekologisnya justru dapat berlangsung lama: emisi karbon, erosi, penurunan kesuburan tanah, kebakaran, penurunan muka tanah gambut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kegagalan infrastruktur yang mahal.

Deforestasi dan kebakaran gambut memainkan peran penting dalam emisi tersebut. Artinya, kebijakan pangan, kebijakan lahan, dan kebijakan iklim tidak dapat dipisahkan.

Kebijakan pangan yang membuka hutan juga merupakan kebijakan emisi. Kebijakan pertanian yang mengeringkan gambut juga merupakan kebijakan kebakaran.

Kebijakan swasembada yang mengabaikan kesehatan tanah juga merupakan kebijakan risiko.

Gambut adalah contoh paling jelas. Tanah gambut menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar karena terbentuk dalam kondisi basah dan miskin oksigen. Ketika gambut dikeringkan untuk pertanian atau perkebunan, oksigen masuk ke dalam tanah, bahan organik terurai, karbon dilepaskan, permukaan tanah turun, dan gambut menjadi mudah terbakar.

Pada tahun-tahun El nino, gambut yang telah dikeringkan dapat berubah menjadi zona krisis nasional: kebakaran, asap, gangguan kesehatan pernapasan, gangguan transportasi, emisi gas rumah kaca, serta kerugian ekonomi dan sosial.

Karena itu, perlindungan gambut bukan kemewahan lingkungan. Ia adalah pencegahan kebakaran, mitigasi perubahan iklim, perlindungan kesehatan masyarakat, dan manajemen risiko pertanian sekaligus.

Garis pertahanan pertama

Prinsip yang sama berlaku untuk tanah mineral. Tanah yang sehat adalah garis pertahanan pertama Indonesia terhadap ketidakpastian iklim. Bahan organik tanah membantu menyimpan air, memperbaiki struktur tanah, mendukung siklus hara, dan meningkatkan aktivitas biologi.

Struktur tanah yang baik memungkinkan air hujan meresap, bukan langsung mengalir di permukaan. Zona perakaran yang lebih dalam membantu tanaman bertahan selama periode kering pendek. Keasaman dan hara yang seimbang membuat pemupukan lebih efisien. Sebaliknya, tanah yang rusak bereaksi buruk terhadap kekeringan maupun hujan ekstrem.

Tanah cepat mengering, mudah mengeras, membentuk kerak, tererosi, kehilangan hara, dan menghasilkan panen yang tidak stabil. Dalam iklim yang semakin panas dan tidak menentu, tanah terdegradasi membuat pertanian semakin rentan. Inilah alasan mengapa tanah harus menjadi pusat kebijakan.

Indonesia tidak boleh melihat tanah hanya sebagai media tanam. Tanah adalah infrastruktur nasional. Ia menyimpan air, karbon, hara, keanekaragaman hayati, dan ketahanan.

Jalan, bendungan, dan saluran irigasi adalah infrastruktur yang terlihat. Tanah adalah infrastruktur hidup yang menentukan apakah investasi tersebut benar-benar menghasilkan pangan yang stabil. Kebijakan pertanian Indonesia ke depan perlu dibangun di atas prinsip sederhana: ketahanan pangan harus diukur dari kemampuan sistem pertanian untuk tetap produktif ketika menghadapi kekeringan, panas, banjir, gangguan pasar, dan tekanan iklim lainnya.

El nino menjadi ujian bagi Indonesia sekaligus juga memberi kesempatan untuk memperbaiki arah. Indonesia tidak harus memilih antara pangan dan hutan, atau antara petani dan perubahan iklim.

Jalan yang lebih kuat adalah menjadikan tanah sebagai dasar ketahanan pangan, ketahanan iklim, dan tata kelola lahan. Pertanian yang tahan iklim harus mulai dari tanah.

*) Prof Budiman Minasny, PhD, Guru Besar Ilmu Tanah dan Lingkungan di The University of Sydney, Australia

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top