DPRD Kotim kawal percepatan pemerataan listrik ke Pulau Hanaut

Jumat, 14 Agustus 2026 16:07 WIB

Survei teknis pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut, Jumat (14/8/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, terus mengawal percepatan pemerataan infrastruktur kelistrikan ke wilayah seberang Sungai Mentaya, khususnya Kecamatan Pulau Hanaut.

“Di akhir survei, saya secara khusus meminta progres kegiatan ini kepada bagian Direktorat Jenderal Kepelabuhanan dan Navigasi agar prosesnya tidak berjalan terlalu lama. Jaringan listrik ini sangat dinantikan dan sudah menjadi kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat,” kata Anggota DPRD Kotim, Eddy Mashamy di Sampit, Jumat.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti survei teknis pemasangan jaringan listrik bersama sejumlah instansi terkait di wilayahnya, di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kotim pada Kamis (13/8).

Survei tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan, Distrik Navigasi (Disnav) Kelas IA Banjarmasin, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit.

Tim turun langsung meninjau lokasi tower penyeberangan di Sungai Mentaya yang menjadi bagian penting dalam rencana penyaluran jaringan listrik menuju Pulau Hanaut.

Kegiatan ini dilakukan karena jaringan listrik PLN bertegangan 20 kilo volt (kV) yang direncanakan menuju wilayah tersebut masih menghadapi kendala teknis dan administratif.

Salah satu hal yang harus dipastikan adalah kelayakan pemasangan kabel listrik yang melintasi alur Sungai Mentaya.

“Kendala utama di lapangan berkaitan dengan aspek penilaian dan uji kelayakan teknis pemasangan kabel aliran listrik yang melintasi alur Sungai Mentaya, mengingat kawasan perairan tersebut merupakan jalur padat arus lalu lintas kapal-kapal besar,” ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kotim dukung kebijakan Presiden perkuat ketahanan nasional

Ia melanjutkan, kondisi Sungai Mentaya menjadi perhatian karena jalur tersebut merupakan salah satu lintasan transportasi air yang cukup sibuk dan dilalui kapal-kapal berukuran besar.

Oleh sebab itu, pemasangan jaringan listrik harus memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, termasuk posisi dan ketinggian kabel agar tidak mengganggu aktivitas kapal.

Eddy menilai kondisi tersebut membutuhkan koordinasi erat antara PLN dengan instansi yang memiliki kewenangan terhadap keselamatan dan navigasi pelayaran.

Kepentingan penyediaan listrik bagi masyarakat harus berjalan beriringan dengan pemenuhan standar keselamatan di jalur perairan.

“Keselamatan dan alur pelayaran kapal besar di Sungai Mentaya tentu wajib dipatuhi dan dijaga. Namun, kepastian hukum dan teknis penyeberangan kabel juga harus segera diselesaikan agar pengerjaan proyek tidak berlarut-larut,” tambahnya.

Ia menegaskan, survei lapangan menjadi langkah penting untuk mencari solusi terhadap persoalan yang selama ini menghambat penyeberangan jaringan listrik.

Hasil penilaian teknis diharapkan dapat memberikan dasar bagi instansi terkait untuk segera mengambil keputusan dan melanjutkan tahapan pekerjaan.

Bagi masyarakat Pulau Hanaut, ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan rumah, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan dasar untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Baca juga: DPRD Kotim: Waspadai paparan 'kekerasan' lewat game online

Akses listrik yang lebih baik dapat mendukung usaha warga, fasilitas publik, pendidikan, serta berbagai kegiatan produktif lainnya.

Sebagai wakil masyarakat dari Dapil III, Eddy memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek tersebut.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, Kementerian Perhubungan dan instansi teknis lainnya menghasilkan solusi yang dapat mempercepat realisasi jaringan listrik tanpa mengabaikan ketentuan keselamatan pelayaran.

“Kami akan terus mengawal sampai tuntas. Masyarakat Pulau Hanaut berhak mendapatkan akses listrik yang layak sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

‎Dalam kesempatan itu, Eddy tidak hanya mendampingi proses penilaian teknis di lapangan, tetapi juga secara tegas mendesak pihak berwenang untuk mempercepat proses administratif dan perizinannya, sehingga pembangunan jaringan listrik menuju Pulau Hanaut dapat segera direalisasikan.

Ia menekankan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah seberang juga penting untuk mengurangi kesenjangan pelayanan antara masyarakat yang berada di pusat kota dengan warga di kawasan yang aksesnya masih menghadapi berbagai keterbatasan.

“Kehadiran aliran listrik yang merdeka bagi masyarakat Pulau Hanaut adalah hak dasar yang harus segera diwujudkan demi meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga setempat. Mari kita, tetap bantu rakyat,” demikian Eddy.

Baca juga: Ratusan hotspot terpantau, Satgas Karhutla Kotim tetap utamakan pengecekan lapangan

Baca juga: Dari aroma parfum ke energi hijau dan air bersih desa

Baca juga: DLH Kotim perkenalkan inovasi SIGAP Mentaya pemantau kualitas air sungai berbasis geospasial

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top