DJPb: Belanja pengendalian inflasi efektif menekan inflasi di NTT

Kamis, 30 Juli 2026 18:14 WIB

Warga berbelanja kebutuhan pangan pada operasi pasar murah yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kupang di Pasar Oebobo, Kota Kupang, Senin (27/7/2026). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan peningkatan belanja pengendalian inflasi terbukti signifikan menekan inflasi bulanan di NTT, berdasarkan hasil kajian terbaru.

Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan, dalam keterangannya di Kupang, NTT, Kamis, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari kajian tematik DJPb NTT mengenai pengaruh belanja pengendalian inflasi terhadap tingkat inflasi daerah menggunakan data realisasi belanja dan inflasi regional periode 2023 hingga Juni 2026.

"Hasil kajian menunjukkan belanja pengendalian inflasi pada bulan sebelumnya terbukti signifikan dalam menekan inflasi bulanan di NTT. Artinya, peningkatan belanja pemerintah untuk pengendalian inflasi mampu membantu menekan laju inflasi," katanya.

Adi mengatakan kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah, merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengendalian inflasi selain kebijakan moneter.

Efektivitas belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga juga perlu dibarengi koordinasi yang tepat dengan kebijakan moneter guna mendukung stabilitas harga yang lebih baik.

Menurut dia, peran belanja pemerintah menjadi penting di NTT mengingat struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan distribusi barang yang rentan terhadap disparitas harga antarwilayah.

Adapun kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur distribusi juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, inflasi regional NTT mengalami fluktuasi dengan tren terendah pada Januari 2025. Sementara itu, inflasi pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia mengatakan tren belanja pengendalian inflasi selama tiga tahun menunjukkan peningkatan realisasi pada akhir tahun, terutama pada 2023.

Namun, pola penumpukan belanja mulai berkurang pada 2024 dan 2025 seiring kebijakan percepatan realisasi anggaran. Tren tersebut diharapkan terus berlanjut pada 2026.

Adi menambahkan alokasi belanja pengendalian inflasi terbesar pada 2026 berada pada kelompok transportasi sebesar Rp484,58 miliar dengan realisasi mencapai Rp251,98 miliar atau 52 persen hingga Juni 2026.

Ia menjelaskan hasil analisis juga menunjukkan jumlah uang beredar (JUB) dan faktor musiman seperti Idul Fitri maupun Natal tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi bulanan di NTT.

"Karena itu, DJPb NTT merekomendasikan percepatan dan optimalisasi realisasi belanja pengendalian inflasi secara lebih merata sepanjang tahun, terutama pada pos ketersediaan pasokan yang masih tertinggal 36,7 persen," katanya.

Selain itu, DJPb mendorong konsistensi intervensi pengendalian inflasi sepanjang tahun karena persistensi inflasi dinilai lebih dominan dibandingkan faktor musiman.

Adapun kajian lanjutan dengan rentang data yang lebih panjang juga diperlukan untuk memperkuat hasil analisis.

Adi menambahkan pihaknya juga terus memperkuat peran DJPb melalui kerangka TREFA, antara lain melalui sosialisasi, penyampaian dashboard belanja pengendalian inflasi, serta publikasi di media. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) antara kebijakan fiskal dan moneter juga akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Provinsi NTT.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top