DJPb: Belanja modal pemerintah pusat di Maluku tumbuh 97,95 persen - ANTARA News Ambon, Maluku

AMBON (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku mengatakan realisasi belanja modal pemerintah pusat di Maluku mencapai Rp1,22 triliun hingga awal Oktober 2026, tumbuh 97,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan belanja modal terutama didorong oleh realisasi pembangunan konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Jumat.

Realisasi belanja modal tersebut setara dengan 68,95 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Belanja modal digunakan untuk membiayai pembentukan aset dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik dalam jangka panjang, katanya menjelaskan.

Secara keseluruhan, lanjutnya, realisasi belanja pemerintah pusat di Maluku mencapai Rp6,47 triliun atau 67,83 persen dari pagu anggaran hingga akhir awal Oktober 2026. Nilai tersebut tumbuh 32,08 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Selain belanja modal, belanja barang terealisasi Rp1,82 triliun atau tumbuh 25 persen secara tahunan. Belanja tersebut digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik.

Sementara itu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp3,42 triliun atau 76,24 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

Ia mengatakan pertumbuhan belanja pemerintah pusat juga perlu dilihat dengan mempertimbangkan realisasi pada 2025, ketika penerapan efisiensi belanja lebih besar memengaruhi pola penyerapan anggaran.

Secara agregat, belanja negara di Maluku hingga 30 September 2026 mencapai Rp14,71 triliun atau 74,58 persen dari anggaran tahunan. Realisasi itu meningkat 8,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi penerimaan, penerimaan perpajakan tercatat Rp919,97 miliar atau 65,35 persen dari target, tumbuh 5,47 persen secara tahunan. Kinerja tersebut ditopang penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp532,80 miliar yang tumbuh 11,05 persen serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp310,63 miliar yang meningkat 9,98 persen.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp539,94 miliar atau 103,44 persen dari target tahunan, tumbuh 5,62 persen. Penerimaan tersebut terdiri atas pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp314,82 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp225,12 miliar.

Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp6,62 miliar atau 448,55 persen dari target tahunan, antara lain dipengaruhi penerimaan bea masuk atas impor kapal pada Agustus 2026.

Secara terpisah, Pajak Dalam Rangka Impor yang dipungut Bea Cukai tercatat sebesar Rp1,10 triliun atau tumbuh 83,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Uploader : Moh Ponting

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top