Disertasi IPB: Demokrasi semu picu pembangunan desa tak tepat sasaran - ANTARA News Megapolitan

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Disertasi Program Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University menyimpulkan demokrasi semu di desa memicu pembangunan tidak tepat sasaran sehingga belum efektif mengurangi kemiskinan pedesaan.

Lukman Hakim yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (Fisema) IPB University, menyampaikan temuan tersebut saat mempertahankan disertasinya berjudul Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan pada Program Doktor Sosiologi Pedesaan IPB University di Bogor, Kamis.

Menurut Lukman, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperluas kewenangan dan ruang partisipasi masyarakat, namun belum otomatis menghilangkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di pedesaan.

"Hasil penelitian menunjukkan demokrasi desa dapat mendorong kesejahteraan jika deliberasi berjalan inklusif, rasional, dan berbasis data. Sebaliknya, demokrasi gagal menghasilkan kesejahteraan ketika elite mendominasi forum, politik transaksional menguat, dan akses warga miskin terhadap arena deliberatif melemah," katanya.

Penelitian menggunakan Data Desa Presisi sebagai basis utama dengan lokasi penelitian di Desa Gelaranyar, Kabupaten Cianjur, Desa Margahayu, Kabupaten Subang, dan Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Hasil penelitian menunjukkan praktik demokrasi desa masih dibayangi dominasi elite, patronase, dan klientelisme sehingga melahirkan konsep Pseudo Rural Democracy atau demokrasi desa semu.

Lukman juga menemukan pembangunan desa belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program sering tidak tepat sasaran akibat bias kepentingan elite desa, bahkan praktik manipulasi dokumen perencanaan pembangunan.

Temuan tersebut melahirkan konsep Pseudo Rural Development atau pembangunan desa semu, yakni kondisi ketika proses perencanaan telah berjalan, tetapi manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Penelitian itu juga menemukan tata kelola pemerintahan desa berperan sebagai penghubung (bridge), mekanisme administratif tanpa dampak nyata (null mechanism), atau bahkan penghambat (barrier) distribusi manfaat pembangunan.

Selain itu, warga miskin tetap aktif berpartisipasi dalam pemilu, pemilihan kepala desa, dan musyawarah desa, tetapi memiliki pengaruh yang rendah dalam menentukan kebijakan serta lebih rentan terhadap politik transaksional.

Berdasarkan temuan tersebut, Lukman menyimpulkan kemiskinan pedesaan lebih dipengaruhi persoalan politik dan struktur kekuasaan dibandingkan faktor budaya semata.

Disertasi itu juga menghasilkan sejumlah instrumen baru, di antaranya Indeks Demokrasi Desa (IDD), Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKR), tipologi tata kelola desa, dan enam kategori kemiskinan pedesaan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top