Desil Tinggi Tak Otomatis Coret Penerima Bansos, Ini Penjelasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan polemik perubahan peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belakangan dikeluhkan sejumlah masyarakat.

Menurut Gus Ipul, perubahan desil yang terjadi bukan disebabkan kesalahan data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, melainkan merupakan bagian dari proses konsolidasi dan pemutakhiran data nasional yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, BPS bertugas sebagai pengelola tunggal DTSEN. Dalam proses tersebut, berbagai data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dihimpun, diverifikasi, divalidasi, lalu diperingkatkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Gus Ipul, perubahan posisi desil merupakan hal yang wajar karena data kependudukan dan kondisi ekonomi masyarakat bersifat sangat dinamis.

"Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus," ujarnya.

Selain data dari Kemensos dan BKKBN, pemeringkatan desil juga memanfaatkan berbagai sumber data lain, seperti data kendaraan bermotor dan data pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Integrasi berbagai sumber data tersebut dilakukan untuk menghasilkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.

Gus Ipul mengakui dalam proses konsolidasi masih ditemukan lonjakan atau perubahan desil yang cukup signifikan pada sebagian masyarakat. Namun, menurutnya kondisi tersebut terus diperbaiki melalui pemutakhiran data berkelanjutan.

"Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama pemeringkatannya semakin sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons berbagai keluhan masyarakat yang mengaku posisi desilnya berubah secara drastis setelah pemutakhiran DTSEN.

Desil Naik Tak Otomatis Kehilangan Bansos

Gus Ipul juga meluruskan anggapan bahwa masyarakat yang tercatat berada pada desil tinggi otomatis langsung dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran data dan verifikasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

"Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya," ujarnya.

Ia menegaskan informasi yang menyebut warga yang sementara tercatat di desil 10 otomatis langsung kehilangan bantuan sosial merupakan informasi yang tidak tepat.

Untuk mengakomodasi perbaikan data, Kemensos menyediakan berbagai saluran pengaduan dan pemutakhiran, salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat posisi desil, mengajukan usulan, maupun menyampaikan sanggahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan pembaruan data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan oleh operator desa, kelurahan, hingga dinas sosial.

"Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses," kata Gus Ipul.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar data DTSEN semakin akurat dan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]