Bahlil Sebut 11 Ribu Desa Belum Berlistrik, Pemerintah Bidik Pemerataan hingga 2030
Sabtu, 17 Oktober 2026 - 22:40 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, sekitar 11 ribu desa belum menikmati layanan listrik dan menargetkan seluruh desa teraliri listrik pada 2029-2030.
Baca Juga
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat menanggapi rekomendasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dalam Simposium PIKI di Grand Chapel Kampus UPH Lippo Karawaci, belul lama ini. Pemerintah, menurut dia, akan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai salah satu pijakan kebijakan sektor energi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Insya Allah saya istighoma, saya jadikan dasar pijakan, dalam merumuskan sekaligus anggaran setiap tahun Rp10-15T, untuk anak di desa pedalaman pulau kecil. Mereka mendapat hak sama mendapat pelayanan listrik negara,” ujarnya.
Baca Juga
Bahlil mengatakan, berdasarkan data yang disampaikannya, sebanyak 1.400 desa mendapat akses listrik pada 2025. Pada 2026, pemerintah menargetkan 4.200 desa, dengan jumlah yang sama pada 2027. Program pemerataan elektrifikasi ditargetkan berlanjut hingga seluruh desa terjangkau listrik pada 2029-2030.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat di wilayah terpencil yang masih menggunakan lampu pelita karena belum mendapat akses listrik.
Baca Juga
“Tidak berlebihan daerah 3T harus dituntaskan setiap desa menerima listrik, saya mimpi dengan listrik mereka sekolah, bisa membuka dunia internasional. Ada kesempatan yang sama, sama seperti di pusat kota. Nasionallisme sejati 24 karat masih ada di pelosok Indonesia,” imbuhnya.
Selain pemerataan listrik, rekomendasi lainnya yakni mencakup percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ketua Steering Committee Simposium PIKI sekaligus Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, energi nuklir dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Pemikiran utama kami adalah mendorong pembangkit tenaga nuklir karena dengan alasan rendah emisi, berdaya besar, murah, bersih dan aman selamat. Terutama penyediaan listrik di 3T. Bermanfaat bagi negeri tersedia harga energi melimpah dan relitif murah dan bersih,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Bahlil menyebut pemerintah menerima tawaran kerja sama teknologi nuklir dari sejumlah negara, termasuk Rusia, Jerman, Jepang, Korea, dan Kanada. Ia mengatakan, kapasitas PLTN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang semula 500 megawatt (MW) ditingkatkan menjadi 1.500 MW pada tahap awal.
Halaman Selanjutnya
“Rusia bukan kaleng-kaleng dalam penguasaan teknologi nuklir. Salah satu pembicaraan adalah Rusia menawarkan teknologi nuklir ke Indonesia. Tidak hanya Rusia tawaran yang sama datang dari Jerman, Jepang, Korea dan Kanada. Dalam RUPTL nuklir tadinya 500 MGW nuklir dengan dorongan PIKI yang mengatakan salah satu energi bersih, murah dan aman, maka masukkan jadi naik 1.500 MGW tahap pertama 2026. Kalau belum diubah maka belum ada RUPTL, tidak ada tanda tangan,” tegas Bahlil.