ASDP Ambon kaji rencana pengelolaan operasiona kapal Pemda dukung pariwisata Maluku - ANTARA News Ambon, Maluku

Ambon (ANTARA) -

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Maluku, mengkaji rencana pengelolaan operasional sejumlah kapal milik Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku untuk mendukung konektivitas dan pengembangan pariwisata di daerah.

Plt. General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman di Ambon, Minggu, mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan jajaran direksi dan komisaris ASDP dengan Gubernur Maluku. Namun, pengelolaan kapal milik Pemda masih membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan armada, aspek bisnis, teknis, operasional, dan hukum.

“Memang pertemuan komisaris dan direksi dengan Bapak Gubernur, pengelolaan operasional beberapa kapal milik Pemda sudah dibahas untuk rencana awal. Tetapi untuk pengoperasian melalui kerja sama, kami harus melibatkan beberapa divisi di ASDP,” katanya.

Ia mengatakan, ASDP Cabang Ambon telah menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada Regional 4 untuk ditindaklanjuti. Sejumlah hal masih perlu dimatangkan sebelum kerja sama dapat direalisasikan, termasuk skema pengelolaan kapal.

“Skema kerja samanya nanti bagaimana, itu masih kami kaji. Dari sisi teknis, kapal-kapal ini juga perlu kami asesmen terlebih dahulu untuk memastikan performanya dan kelayakannya untuk beroperasi,” ujarnya.

Selain aspek teknis, ASDP juga tengah meminta arahan dari kantor pusat terkait aspek hukum, termasuk kemungkinan bentuk kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, ketersediaan armada menjadi salah satu pertimbangan utama ASDP dalam rencana tersebut. Saat ini jumlah kapal yang dimiliki ASDP masih terbatas untuk melayani sejumlah wilayah di Maluku.

“Kami sebenarnya ingin melayani semaksimal mungkin, tetapi ada beberapa keterbatasan. Saat ini jumlah kapal kami masih sangat terbatas untuk melayani beberapa tempat,” katanya.

Karena itu, sebelum menentukan pengelolaan kapal milik Pemda, ASDP akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi dan ketersediaan armada yang ada.

“Intinya kami melihat ketersediaan armada dulu. Kemudian akan kami kaji dari sisi bisnis, teknis, dan operasional. Kalau diperlukan, kami juga akan melakukan survei ke beberapa lokasi,” ucapnya.

Terkait rencana pengambilalihan pengelolaan kapal Bahtera Nusantara, ia mengatakan hal tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan dan belum dapat dipastikan sebelum seluruh aspek kerja sama dimatangkan.

ASDP menyatakan, akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Maluku dan internal perusahaan untuk memastikan skema pengelolaan kapal nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat bagi konektivitas antarpulau dan pengembangan pariwisata Maluku.

Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

← → Top