Apkasi desak pemerintah pusat kembalikan TKD daerah terdampak gempa NTT

Minggu, 6 September 2026 10:43 WIB

Apkasi mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan alokasi transfer ke daerah (TKD) bagi seluruh kabupaten yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan alokasi transfer ke daerah (TKD) bagi seluruh kabupaten yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), karena menjadi solusi konkret untuk memulihkan infrastruktur dasar serta mempercepat rehabilitasi pascabencana.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan hal itu saat memimpin rombongan kepala daerah meninjau Posko BPBD Manggarai Barat di Labuan Bajo, Sabtu (5/9/2026) sore, sebagai aksi kemanusiaan Apkasi lanjutan, setelah sehari sebelumnya dipusatkan di Kabupaten Sikka.

Rombongan yang mewakili pengurus pusat Apkasi, Bursah Zarnubi didampingi Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Solok Jon Firman Pandu, dan Bupati Probolinggo Mohammad Haris tersebut, diterima langsung oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, serta Asisten III Setda Nagekeo Silvester Teda Sada.

Wakil Ketua Umum Apkasi Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan besarnya skala kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 tidak akan sanggup ditanggulangi jika hanya mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD masing-masing daerah.

"Setelah melihat situasi di NTT, Apkasi melihat kawasan ini memerlukan perlakuan khusus yang setara dengan penanganan bencana di Sumatra. Kami menyuarakan agar TKD dikembalikan ke daerah terdampak. Apakah nanti Pusat yang membangun langsung atau dananya ditransfer, fungsi dasar infrastruktur harus segera dipulihkan. Tanpa dukungan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah dipastikan drop dan pelayanan dasar masyarakat akan lumpuh," kata Yusuf Rio.

Pernyataan tersebut direspons positif oleh para pimpinan daerah di Flores yang tengah berjuang menghadapi dampak gempa bumi berpusat di Nagekeo yang mengguncang enam kabupaten, mulai dari Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, hingga Manggarai Barat dengan total korban jiwa melampaui ratusan orang.

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan guncangan gempa merusak tujuh dari 12 kecamatan di wilayahnya, menyebabkan hampir 500 rumah rusak berat dari total 11.102 bangunan yang diverifikasi, serta memaksa 842 ruang sekolah dipindahkan ke tenda darurat beratap terpal agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

Kondisi serupa dialami Kabupaten Manggarai, dengan Wakil Bupati Fabianus Abu melaporkan 54 korban meninggal dunia, 22.145 pengungsi di 68 posko utama dan ratusan posko mandiri, serta kerusakan 23.648 rumah warga, 362 ruang kelas, 186 fasilitas kesehatan, dan 14 rumah adat.

Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur mencatat 42 korban meninggal dunia, lebih dari 30.000 jiwa mengungsi, dan sekitar 31.000 unit bangunan rusak di wilayahnya, sedangkan warga Nagekeo yang berjarak hanya 15 kilometer dari pusat gempa masih dibayangi kepanikan massal serta trauma mendalam di tempat pengungsian.

Asisten III Setda Nagekeo Silvester Teda Sada menyebut pengembalian TKD berpotensi mengucurkan dana sekitar Rp120 miliar bagi Nagekeo untuk membangun hunian sementara sebelum musim hujan tiba.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan solidaritas 416 bupati se-Indonesia tidak berhenti pada penyaluran bantuan logistik dan donasi kemanusiaan semata, melainkan juga berkomitmen mengawal penanganan pascabencana hingga ke tingkat kementerian di Jakarta.

"Kami dari Apkasi akan menyurati kementerian terkait seperti PU, Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan Rakyat agar ada perhatian khusus dalam rehab-rekonstruksi. Urusan rumah warga, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan harus diselesaikan secepatnya. Jika tidak kita gedor bersama melalui Apkasi, pencairan anggaran akan lambat di tengah kondisi fiskal nasional saat ini," tegas Bursah.

Selain pemulihan fisik, Apkasi menekankan krusialnya penanganan psikologis (trauma healing) pascabencana dan Bupati Probolinggo Mohammad Haris menambahkan bahwa trauma akibat gempa susulan yang terus terjadi memerlukan perhatian medis dan psikologis secara serius.

Aksi bersama antardaerah ini diharapkan menjadi pemantik percepatan pemulihan kawasan terdampak di NTT, sekaligus mempertegas pentingnya alokasi anggaran yang berkeadilan bagi daerah yang sedang tertimpa bencana skala besar.

← → Top