APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Puan Ingatkan 4 Hal Ini

Pesan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut sekaligus menjadi forum penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR.

Baca Juga: APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Puan: Jangan Hanya Jadi Angka Saja!

Puan mengatakan APBN harus dipandang sebagai instrumen untuk menentukan arah pembangunan sekaligus menentukan kelompok masyarakat dan sektor yang menjadi prioritas negara.

"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan.

Dengan demikian, menurut Puan, besarnya anggaran tidak dapat menjadi satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan fiskal.

Pada 2000, Puan menyebut APBN berada di kisaran Rp197 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010 dan mencapai sekitar Rp3.842 triliun pada 2026.

Untuk 2027, Puan memperkirakan belanja negara akan mendekati Rp4.000 triliun.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun," ujarnya.

Di tengah peningkatan skala anggaran tersebut, Puan menyampaikan empat hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN 2027.

Pertama, pemerintah diminta menghimpun pendapatan negara secara optimal tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap masyarakat dan dunia usaha.

Optimalisasi penerimaan dibutuhkan untuk membiayai belanja pemerintah dan menjaga kapasitas fiskal. Namun, Puan menilai kebijakan penerimaan juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat serta kondisi dunia usaha.

"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," kata Puan.

Pesan tersebut menempatkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan pendapatan negara.

Kedua, kualitas belanja menjadi perhatian DPR. Puan meminta anggaran tidak hanya diarahkan untuk memastikan program pemerintah berjalan, tetapi juga menghasilkan manfaat yang terukur.

Belanja negara, kata dia, harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga: Menkeu Prioritaskan Panda Bond untuk Defisit APBN

Hal tersebut menjadi penting karena besarnya nilai APBN tidak otomatis menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Puan memberikan gambaran bahwa bagi masyarakat, besarnya angka APBN tidak banyak berarti apabila kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, dan kebutuhan ekonomi belum terjawab.

"APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," tegasnya.

Karena itu, pembahasan APBN 2027 tidak hanya akan berkaitan dengan besaran pagu anggaran, tetapi juga prioritas program dan efektivitas penggunaannya.

Pesan ketiga berkaitan dengan pembiayaan anggaran. Puan meminta pemerintah mengelola defisit dan utang secara hati-hati, terukur, serta bertanggung jawab.

Menurut Puan, setiap keputusan pembiayaan perlu dihitung berdasarkan manfaat dan risikonya, termasuk dampaknya terhadap generasi mendatang.

"Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang," ujar Puan.

Ia mengingatkan kebijakan fiskal yang diambil saat ini tidak seharusnya menghasilkan beban yang tidak proporsional bagi generasi berikutnya.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," sambungnya.

Dengan demikian, pengelolaan APBN 2027 tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah membiayai program pada tahun berjalan, tetapi juga dari keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Pesan keempat menyangkut transfer pemerintah pusat ke daerah. Puan meminta anggaran yang disalurkan ke daerah benar-benar digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkecil ketimpangan pembangunan.

Menurut Puan, pemerataan pembangunan harus menjadi bagian dari kebijakan fiskal nasional.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan yang sudah memiliki infrastruktur dan aktivitas ekonomi tinggi.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," ujar Puan.

Empat pesan tersebut akan menjadi konteks dalam pembahasan APBN 2027 yang mulai berjalan setelah pemerintah menyampaikan RUU APBN beserta Nota Keuangannya kepada DPR.

Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2027 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat'. Puan meminta tema tersebut tidak berhenti sebagai slogan kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi program yang mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan.

Sejumlah agenda yang disebut sebagai prioritas nasional antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Bagi Puan, seluruh program tersebut perlu ditempatkan dalam satu arah pembangunan nasional sehingga manfaat APBN dapat dirasakan lebih luas.

"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," kata Puan.

Dengan nilai belanja yang diperkirakan mendekati Rp4.000 triliun pada 2027, tantangan pemerintah dan DPR berikutnya adalah menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam alokasi anggaran yang tepat sasaran.

Ukuran keberhasilannya, menurut Puan, bukan semata-mata seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal membuka akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi.

"Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua," tutup Puan.