Akademisi Apresiasi Pemerintah Dorong Hilirisasi Bernilai Tambah |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Investasi sektor hilirisasi Indonesia mencapai Rp300,1 triliun sepanjang semester I 2026 atau sekitar 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Besarnya investasi tersebut dinilai perlu diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan keterlibatan perusahaan dalam negeri agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat pada industri besar.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Sarlina Sari mengatakan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari nilai investasi yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan industri pengolahan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Menurut Sarlina, kebijakan hilirisasi yang didorong Presiden Prabowo Subianto perlu diikuti penguatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas industri nasional. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi pengolahan bahan baku, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi dan industri pendukung.

“Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, dan tantangannya adalah bagaimana mengolah kekayaan tersebut menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar Sarlina dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (11/10/2026).

Pengembangan industri hilirisasi antara lain berlangsung di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada 8 Oktober 2026, pemerintah meluncurkan 11 proyek industri dengan total investasi sekitar Rp180 triliun.

Dari jumlah tersebut, empat proyek telah memasuki tahap komersialisasi, sedangkan tujuh proyek lainnya mulai dibangun. Proyek-proyek itu mencakup industri baterai, material berbasis nikel, aluminium, alat berat listrik, dan industri pendukung energi surya.

Sebelas proyek tersebut diproyeksikan menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja. Namun, Sarlina menilai investasi sebesar itu juga perlu mendorong peningkatan kemampuan teknologi nasional dan keterlibatan pemasok domestik.

“Yang penting bukan hanya besarnya nilai investasi, melainkan juga seberapa jauh investasi tersebut mampu membangun ekosistem industri yang kuat, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi harus menjadi instrumen untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok industri global,” katanya.

Sarlina juga menyoroti peran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam mendorong realisasi investasi. Menurut dia, upaya menarik investor perlu disertai kepastian regulasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

“Peran Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjadi penting dalam memastikan bahwa komitmen investasi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Kita berharap investasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas industri, tetapi juga membuka peluang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat pemasok domestik, dan mendorong tumbuhnya industri pendukung nasional,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang disampaikan dalam bahan tersebut, total realisasi investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026. Angka itu tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.448.862 orang.

Sarlina mengatakan, pertumbuhan investasi perlu diikuti hubungan usaha yang lebih kuat antara industri besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dinilai memiliki peran dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pendidikan vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.

Selain dampak ekonomi, Sarlina mengingatkan pentingnya memperhatikan pengelolaan lingkungan, efisiensi energi, dan keselamatan kerja di kawasan industri. Menurut dia, pengembangan hilirisasi perlu mempertimbangkan keberlanjutan agar manfaat investasi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Indonesia perlu memastikan bahwa transformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara industri menghasilkan manfaat jangka panjang. Kita ingin sumber daya alam tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sarlina.