Ini Kata Asei Soal Asuransi Kredit dan Suretyship Tak Masuk Penjaminan Polis
ILUSTRASI. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
Pemerintah Optimistis RUU Perampasan Aset Terbit Tahun Ini - Nasional Katadata.co.id
Menteri Hukum Supratman Andi Agatas mengatakan pemerintah telah memiliki klausul dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Supratman menilai beleid anyar tersebut dapat terbit tahun ini.
Proses RUU Perampasan Aset saat ini masih dalam tahap penerimaan aspirasi rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh masukan tersebut akan diolah oleh legislator sebelum diterima oleh pemerintah.
4 Isu yang Dibahas Menteri Ara dan Luhut
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan sejumlah agenda strategis yang dibahas bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sinkronisasi data Badan Pusat Statistik (BPS), penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan, hingga percepatan program pembangunan rumah bagi masyarakat.
Komdigi Sebut Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang Independen Segera Dibentuk - Teknologi Katadata.co.id
Pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan otoritas pelindungan data pribadi, yang nantinya akan bekerja secara independen. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa lembaga itu diproyeksikan tidak berada di bawah kementeriannya.
Purbaya Dukung Wacana MBG Tak untuk Orang Kaya: Bagus, Bisa Ngirit
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendukung wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari keluarga mampu.
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran, meski pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
IHSG Tiba-Tiba Balik Arah, Ditutup Turun 0,30% ke Level 6.315
Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan Kamis (23/7/2026) meski sempat melesat kencang di sesi pertama hingga menembus level 6.400
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada akhir perdagangan sesi kedua IHSG melemah 19,16 poin atau 0,30% ke level 6.315,31. Sepanjang perdagangan hari ini, indeks bergerak di rentang 6.306,65-6.437,20.
Belanja Pemerintah Rp1.298,6 T Selama Semester I-2026, Buat Apa Saja?
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran belanja pemerintah pusat hingga semester I-2026 telah terkucur senilai Rp 1.298,6 triliun, naik sekitar 29,4% bila dibandingkan realisasi yang sama tahun sebelumnya Rp 1.003,6 triliun.
Menkeu Purbaya Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah terhadap APBN |Republika Online
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku khawatir terhadap lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang masih berlanjut. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku khawatir terhadap lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang masih berlanjut. Menurut dia, lonjakan harga minyak berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan stimulus. Namun, ia mengaku telah menyiapkan strategi agar fiskal APBN tetap mampu bertahan menghadapi guncangan geopolitik.
Bank Mandiri Bukukan Laba Rp 30,4 Triliun hingga Juni 2026, Kredit Melesat 19,9%
ILUSTRASI. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang solid pada semester I-2026 seiring ekspansi kredit yang tetap tinggi. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli
Bocoran Purbaya: 4 Negara Dikecualikan dari Aturan DHE, Ada China-AS
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, terdapat penambahan negara tujuan ekspor yang dikecualikan dari kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) baru. Aturan terbaru tentang DHE ini sudah berlaku sejak 1 Juni 2026.